Abah Warsubi Pimpin Sinergi Lintas Sektor untuk Mudik Aman di Jombang

Jombang, layang.co – Menjelang Idul Fitri 1446H, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Jombang, Kepolisian Resor Jombang, Komando Distrik Militer 0814, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya telah mempersiapkan pengamanan dan kenyamanan para pemudik melalui Operasi Ketupat Semeru 2025.

Operasi ini bertujuan untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik, serta menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi masyarakat yang merayakan hari raya di kampung halaman.

“Alhamdulillah hari ini kami bersama Wabup, Sekda, Kapolres, Dandim, meninjau pos pengamanan terpadu Operasi Ketupat Tahun 2025,” kata Bupati Jombang Warsubi.

Demi kelancaran dan keamanan Lebaran, Pemkab Jombang menyiagakan personel lengkap dari Satpol PP, Dishub, tenaga kesehatan, dan instansi terkait. Abah Warsubi, Bupati Jombang, memerintahkan penempatan personel di seluruh pospam dan posyan.

“Kita tempatkan personil lengkap, guna memastikan pemudik mendapat pelayanan maksimal, ” tegas Abah Warsubi.

Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas selama libur Lebaran, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan telah memetakan titik-titik rawan kemacetan berdasarkan hasil olah lapangan. Pihaknya telah menyiapkan solusi berupa rekayasa lalu lintas dan penempatan personel di titik-titik krusial guna memastikan kelancaran arus mudik dan balik.”

“Bandarkedungmulyo hingga Simpang 4 Mengkreng (Braan) adalah salah satu spot terjadinya kemacetan yang selalu terjadi hampir setiap tahun pada saat mudik lebaran,” jelas Kapolres Jombang.

“Dalam pengamanan mudik Lebaran 2025, kami berkolaborasi bersama Pemkab Jombang, Forkopimda, tokoh masyarakat dan instansi terkait lainnya, termasuk juga Pemkab Kediri dan Nganjuk untuk mengurai apabila terjadi kemacetan di Simpang 4 Mengkreng, ” tambahnya.

Potensi kemacetan menjadi pekerjaan rumah bersama yang memerlukan koordinasi intensif antara Pemkab Jombang dan kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Untuk mengantisipasi hal ini, Kapolres Jombang telah menyusun rencana komprehensif serta upaya rekayasa dan pengaturan lalu lintas yang terukur.”

“Harapan kami pemudik yang melintasi Bandarkedungmulyo, Simpang 4 Mengkreng baik jalur ke Kediri ataupun Nganjuk, dapat berjalan aman lancar dan sampai di tujuan masing-masing, ” pungkasnya.

Dalam rangka Operasi Ketupat 2025, Kapolres Jombang mendirikan 1 pos pelayanan yang berlokasi di simpang empat jalan KH Wahid Hasyim, dan 5 pos pengamanan yang tersebar di titik-titik strategis. Penjagaan di setiap pos melibatkan sinergi antara personil Pemkab Jombang, Kodim 0814 Jombang, instansi terkait lainnya, partisipasi aktif masyarakat, serta dukungan dari adik-adik Pramuka, dengan total kekuatan mencapai kurang lebih 1.000 personil. Polres Jombang juga mengerahkan Satlantas untuk pengaturan lalu lintas, yang didukung oleh Satreskrim sebagai back up untuk mengantisipasi potensi tindak kriminalitas.

Pengamanan juga dilakukan oleh Kodim 0814 Jombang. Komandan Kodim 0814, Letkol Kav Devid Eko Junanto, menyatakan bahwa hampir 300 personel tentara diterjunkan di seluruh pos pelayanan maupun pos pengamanan.

“Personil kami, kita atur sedemikian rupa jadwal jaganya,” jelasnya.

Selain itu, Kodim 0814 juga menyiapkan pasukan cadangan sebanyak dua peleton, atau sekitar 60 personel, yang ditempatkan di Markas Kodim. Pasukan cadangan ini siap digerakkan sewaktu-waktu untuk memperkuat pengamanan jika diperlukan. Pengamanan Lebaran juga diperluas hingga tingkat desa melalui peran aktif Bintara Pembina Desa (Babinsa), memastikan jangkauan pengamanan yang menyeluruh.

Masyarakat Jombang dapat merasa tenang meninggalkan rumah dan kendaraan roda dua mereka, karena tersedia layanan penitipan R2 yang aman dan terpercaya. Ini adalah wujud nyata komitmen pelayanan terbaik untuk memastikan keamanan dan kenyamanan warga selama perayaan Lebaran

“Silahkan masyarakat yang ingin menitipkan R2, dapat menuju Kantor Polres, Kecamatan, dan Koramil terdekat. Kami memberikan pelayanan penitipan kendaraan R2, dijamin aman,” pungkas Kapolres Jombang. (*dan)

“Abah Bupati: ‘Kamtibmas Prioritas Utama! Semua Bergerak, Jangan Ada yang Tinggal Diam!”

Jombang, layang.co –  Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang memperketat pengawasan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Hal ini menyusul maraknya kasus tindak pidana dan peredaran minuman keras yang mencoreng citra Jombang sebagai Kota Santri.

Bupati Jombang, Warsubi, memimpin langsung rapat koordinasi Kamtibmas yang dihadiri oleh Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, Kasdim 0814 Jombang Mayor CKE Nurhadi, dan Sekdakab Jombang Agus Purnomo, Senin (24/3) di ruang Swagata Pendopo Kabupaten Jombang.

Dalam arahannya, Bupati Warsubi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif.

“Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya tugas kepolisian, tetapi tanggung jawab kita bersama,” tegas Bupati Warsubi.

Rapat koordinasi ini dilatarbelakangi oleh beberapa kasus tindak pidana yang menonjol di Jombang, beberapa hari terakhir seperti pemerkosaan, pembunuhan, dan perampasan, yang seringkali dipicu oleh konsumsi minuman keras. Selain itu, ditemukan pula produksi minuman keras ilegal di Kecamatan Ngoro dan maraknya penjualan miras secara sembunyi-sembunyi di berbagai wilayah.

“Tidak selayaknya Jombang sebagai Kota Santri, tetapi peredaran minuman keras masih ada. Belum lagi peredaran narkoba, pembunuhan sadis, pemerkosaan disertai pembunuhan, masih banyaknya wanita  berpakaian minim menjaga angkringan di sepanjang Jl. Gus Dur, Jl. A. Yani, Jl. Hasyim Asy’ari dan beberapa ruas jalan lainnya di tengah kota,” ungkap Bupati Warsubi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Bupati Warsubi menginstruksikan beberapa langkah konkret kepada masing masing OPD sesuai tugas dan fungsinya. “Satpol PP secara sinergi tingkatkan patroli dan penertiban, serta berkoordinasi dengan Bakesbangpol untuk deteksi dini potensi gangguan Kamtibmas,” tuturnya.

Dinas Perhubungan juga diharapkan meningkatkan penerangan jalan dan memasang CCTV di titik rawan. Pemerintah desa turut serta dalam pengadaan CCTV di wilayahnya.
Dinas Kominfo melaksanakan peningkatan Konektivitas dan Informasi. Para Camat diharapkan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dan posko Kamtibmas di balai desa.

Abah Bupati Warsubi yang telah dengan sigap turun langsung memimpin patroli bersama Kapolres Jombang juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing.

“Insyaallah, dengan semangat kebersamaan, kita wujudkan Jombang yang aman, tertib, dan nyaman,” pungkasnya. (*dan)

100 Hari Kerja Bupati Warsubi, Setiap Desa Akan Peroleh Wifi Gratis, Gaji RT Diberikan pada P-APBD 2025

Jombang, layang,co – Bupati Jombang, Warsubi, SH., M.Si menyatakan dalam 100 hari kerja menjabat Bupati, program kerja yang direalisasikan adalah  pemberian wifi gratis bagi setiap desa di Kabupaten Jombang, ada 302 Desa, empat kelurahan.

“Nanti Pak Sekda dan Kadis Kominfo setelah lebaran idul fitri tahun 2024 untuk segera bisa merealisasikan, sebelum 100 hari harus selesai,” pinta Bupati yang dilantik tanggal 20 Pebruari 2025 lalu ini.

Perihal tersebut disampaikan Bupati Abah Warsubi, saat menggelar pertemuan silaturahmi dengan 10 asosiasi wartawan di kediamannya di Dusun Bulak, Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Minggu (23/3/2025), sehari sebelumnya ditempat yang sama dilaksanakan silaturahmi dengan IJTI  dan PWI Kabupaten Jombang.

Dalam pertemuan, Minggu siang Bupati Warsubi yang didampingi Sekdakab Jombang Agus Purnomo, Staf Ahli, Asisten dan Kepala Dinas Kominfo Endro Wahyudi, menekankan pentingnya peran pers sebagai pilar keempat demokrasi.

Bupati mengutarakan berbagai program kerja yang akan dilaksanakan diantaranya, di Jombang akan dibangun Sekolah Rakyat (SR) sebagaimana program Presiden Prabowo. Sekolah Rakyat model broding school, mulai jenjang SD, SMP, SMA, diasramakan, dibiayai negara APBN Pusat, untuk tahap pertamana dibuka dua rombel untuk masing-masing jenjang.

“Pemkab Jombang sebagaimana penerima manfaat, diminta menyiapkan lahan seluas 5 hektar, pembangunan melalui kementrian PUPR,” terang Bupati.

Selain itu, Jombang juga diminta segera membentuk koperasi rakyat merah putih di setiap desa. Disarankan pengelolaannya harus hati-hati, mengelola keuangan, anggaran sangat besar, Rp 3-5 miliar, harus dilakukan transparan, mencari SDM yang kridibel, profesional yang mampu dibidangnya.

Berkaitan dengan itu, kami minta rekan-rekan jurnalistik membantu kami untuk mewujudkan program “Jombang Maju dan Sejahtera Untuk Semua”.

“Saya mohon teman-teman wartawan bersedia membantu kami, sanggup nggih mbantu kulo, untuk mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua,” ajak Bupati, yang mendapat respon  jawaban kesanggupan hadirin, awak media.

                                                         Pelatihan 1.017 personil Calon Pengusaha

Dibangian lain, Bupati juga menyampaikan dalam waktu dekat, akan melaksanakan agenda kegiatan pelatihan UMKM bagi masyarakat yang berkeinginan berwirausaha melibatkan 1.017 personil.

“Akan kita lakukan pendampingan di bidang hortikultura, pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan atau UMKM,” imbuhnya.

Program ini jelas, ujarnya, program betulan, bukan kaleng-kaleng, karena sudah seiring dengan program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, tegasnya.

“Kami membuat program visi misi sudah linier dengan pemerintah, jadi kita mendukung pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Insya Alloh, janji politik kami bisa terlaksana  dengan baik untuk mendukung kesejahteraan rakyat,” papar Abah Warsubi, Bupati yang berlatar belakang pengusaha ini.

Gaji RT Rp 1,8 juta

Menyakut Gaji RT senilai Rp 1,8 juta per RT akan direalisasikan pada P-APBD 2025.  Sedangkan biaa untuk kegiatan dilingkungan RT senilai Rp 3,2 juta per tahun akan mulai direalisasikan pada anggaran tahun 2026. Termasuk kegiatan Dasa Wisma, kesejahteraan Takmir Masjid maupun pegiat keagamaan.

Kondisi Jalan 37 Persen Rusak

Menyangkut kondisi kerusakan jalan raya di Kabupaten Jombang, kondisi jalan yang baik 63 persen, ada 37 persen rusak ringan dan rusak berat. “Ini PR kami,” aku mantan Kades Mojokrapak ini

Diungkapkan Abah Warsubi, hasil koordinasi dengan PUPR Jombang, untuk memperbaiki jalan rusak di Kabupaten Jombang butuh biaya 1,2 trilyun rupiah.

Uang sebesar itu dari mana, tanya orang nomor satu di Jombang ini, padahal APBD kita menganggarkan 90 miliar, maksimal 100 miliiar untuk perbaikan jalan.

Kalau kita tidak bisa mencari terobosan dana dari pusat untuk membangun jalan di Jombang, maka butuh waktu lama sekali, 5-10 tahun tidak akan selesai, kesal Bupati.

Untuk itu, kita akan mencari jalan ke pemerintah pusat kementrian PUPR, ada bantuan langsung, Jombang penerima manfaat.

“Insya Alloh, tahun 2025 ini, kita akan mendapatkan bantuan 100 M dari kementrian PUPR. Setelah lebaran ada verifikasi dari balai besar jalan raya tentang kondisi jalan yang rusak di Kabupaten Jombang,” ungkapnya.

Ketahanan Pangan

Terkait program ketahanan pangan, kata Bupati Jombang, Senin (24/3/2025) dirinya tidak bisa diwakilkan, diundang oleh pemerintah provinsi terkait program cetak sawah, peningkatan produktifitas lahan.

Sawah-sawah atau lahan tidak produktif bisa ditingkatkan, permasalahan irigasi teknis akan ada program listrik masuk sawah, dengan menggalakan pompanisasi menggunakan dinamo.

Menurutnya, biaya listriknya hanya 20 persen dibanding menggunakan disel BBM solar atau bensin, dengan perbandingan 1:5 (satu banding lima).

Optimalisasi lahan yang semula dua kali tanam bisa tiga kali tanam seperti di kawasn pertanian sawah tanaman padi Kecamatan Megaluh dan Plandaan.

“Di sisi lain, cita-cita kulo ingin mendirikan Universitas Negeri di Wonosalam, disamping mengoptimalkan potensi wisata alam yang nyaman, menyenangkan, damai, tertib menuju kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati Aban Warsubi.

Mengakhiri sambutannya Abah Bupati menyatakan keterbukaannya terhadap kritik dan saran dari jurnalis, serta mengajak seluruh wartawan untuk bersama-sama mendukung pembangunan Kabupaten Jombang.

“Beritakan apa adanya, kami terbuka. Jika ada kritik yang benar akan kami ikuti, kalau kritik atau saran yang menuju kejelekan, ya tidak kami ikuti,” pungkasnya. (dan)

Bupati Warsubi Paparkan Capaian Program Pembangunan Tahun 2024 di Depan DRPD Jombang, IPM Naik, Kemiskinan dan Pengangguran Turun Signifikan

Jombang, layang.co – Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin Yazid menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2024 kepada DPRD Jombang, Kamis (20/3).

Selain pertanggungjawaban penggunaan anggaran, orang nomor satu di lingkungan Pemkab itu juga membeber capaian program pembangunan dalam forum rapat paripurna dewan selama tahun 2024.

Menukil, Radar Jombang Jawa Pos Group, di hadapan wakil rakyat, Bupati Jombang menyampaikan capaian positif di berbagai sektor pembangunan.

Bupati menyebut, tahun 2024 merupakan tahun penuh inovasi dan kemajuan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu capaian utama adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan diindikasikan dengan capaian nilai indeks good governance atau IGG. Nilai  ini menunjukkan tingkat tata kelola pemerintahan di suatu daerah yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dan mengidentifikasi peluang untuk kemajuan.

“Pada tahun 2024 nilai IGG terealisasi sebesar 83,26. Nilai ini lebih tinggi dari yang ditargetkan sebesar 82,91 atau tercapai sebesar 100,42%. Perlu saya sampaikan bahwa nilai IGG tidak hanya ditentukan oleh level tata kelola pemerintahan semata tetapi juga ditentukan oleh tingkat persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” jelasnya.

Selanjutnya, terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui indikator indeks pembangunan manusia (IPM) dan perkembangan penduduk miskin dan atau miskin ekstrem di Jombang.

Pada tahun 2024 nilai IPM mencapai 75,67, meningkat sebesar 0,51 poin jika dibandingkan dengan IPM tahun 2023 yang sebesar 75,16.

“Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara umum pembangunan manusia di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan,” ungkapnya.

Angka kemiskinan tahun 2024 di Kabupaten Jombang sebesar 8,60 persen dengan tahun 2023 sebesar 9,15 berarti mengalami penurunan sebesar 0,55 poin. Disisi lain tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 berhasil ditekan hingga mencapai angka 0%.

“Sesuai data yang kita miliki by name by address. Hal ini memperkuat dukungan bahwa berbagai kebijakan yang terkait dengan penanganan kemiskinan,” tegasnya.

Pada aspek ketenagakerjaan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Jombang tahun 2023 sebesar 4,66 persen, turun menjadi 3,75 persen atau 0,91 poin pada tahun 2024.

“Saya sampaikan terlebih dahulu tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah rasio antara banyaknya pekerja dengan jumlah angkatan kerja,” katanya.

Beberapa faktor penentu tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah pertumbuhan ekonomi dan tambahan angkatan kerja baru yang baru lulus sekolah, PHK, sisa pengangguran tahun lalu serta kelompok bukan angkatan kerja.

Angka yang sudah dicapai menunjukkan bahwa proporsi orang yang tidak bekerja meskipun mampu dan bersedia untuk bekerja semakin menurun. “Ini mengindikasikan lapangan pekerjaan baik yang bersifat formal maupun non formal di Jombang juga semakin berkembang,” katanya.

Namun demikian  harus waspadai terkait hal ini, mengingat angka tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2024 sebesar 71,88 % mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 71,91, karena hal ini menunjukkan prosentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi juga mengalami penurunan.

“Untuk itu kedepan kita perlu mengkaji hal ini secara komprehensif untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (dan)

DPRD dan Pemkab Jombang Kebut Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Fraksi Memberikan Masukan

Jombang, layang.co – DPRD Kabupaten Jombang, pada Rabu (19/3/2025) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pandangan fraksi-fraksi berkaitan dengan Pemkab Jombang mengebut pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jombang Donny Anggun, Octadella Bilytha Permatasari, M Syarif Hidayatullah. Hanya dihadiri Wakil Bupati Jombang Salamundin Yazid, Sekdakab Jombang Agus Purnomo, Jajaran Forkopimda dan seluruh Kepala OPD di Lingkup Pemkab Jombang.

Setelah sidang paripurna dibuka, perwakilan fraksi menyampaikan masukannya, M Fauzan dari F-PKB mengatakan, bahwa dampak KDRT sungguh sangat besar terhadap perilaku korban yang bisa menghancurkan masa depan korban.

Menurutnya, ciri ciri perilaku korban KDRT misalnya depresi dan kesedihan yang mendalam, Kecemasan dan ketakutan terhadap orang disekitarnya, kehilangan kepercayaan diri, kesulitan dalam berinteraksi sosial, kesulitan dalam mengambil keputusan, mengalami mimpi buruk, gangguan kesehatan fisik dan sebagainya.

“Mengingat dampak perilaku yang begitu dahsyat terhadap  perilaku korban, Fraksi PKB bertanya ke Bupati. Bagaimana solusi program rehabilitasi psikis dan kesehatan mental terhadap korban KDRT. Dan apa saja program dan kegiatan kongkritnya dalam menangani korban KDRT,” ungkapnya.

Sedangkan Fraksi Golkar yang disampaikan Rahmad Agung Saputra mengungkapkan, pada BAB II wewenang, kewajiban dan tanggung jawab pasal 5 Ayat (1) ada usulan tambahan, sehingga berbunyi (1) Bupati berwenang memperhatikan dan menyelenggarakan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

“Ditambahkan kata memperhatikan karena tidak hanya menyelenggarakan saja tetapi sampai dengan memperhatikan segala sesuatu yang timbul dari kekerasan,” katanya.

Bab II Pasal 5 ayat (2) ada tambahan pada huruf d, memperhatikan dalam penanganan terhadap kekerasan perempuan dan anak.

“Segala sesuatu akan ada perhatian khususnya dalam penanganan sehingga dapat tercipta rasa aman dan nyaman bagi korban kekerasan perempuan dan anak,” katanya.

Sementara dikonfirmasi Wakil Ketua DPRD Jombang Donny Anggun mengungkapkan, pembahasan raperda ini masih terus dilanjutkan. Target tahun ini sudah dijadikan perda.

“Agenda pembahasan selanjutnya jawaban bupati dan terakhir pandangan akhir (PA) fraksi,” katanya. (dan)

Harga Kebutuhan Pokok Melonjak Jelang Lebaran, Komisi B Panggil Disdagrin, Pertanyakan Ketersediaan Bahan Pangan

Jombang, layang.co  – Memperhatikan kondisi di lapangan terhadap lonjakan berbagai kebutuhan pokok menjelang lebaran cenderung melonjak, Komisi B DPRD Kabupaten Jombang, pada Rabu (19/3) memanggil Dinas Perdagangan dan Perindustrian setempat untuk memastikan kesetabilan harga dan ketersedian bahan pangan.

“Kami ingin memastikan ketersediaan stok dan harga pangan di Jombang,” kata Ketua Komisi B DPRD Jombang Anas Burhani saat dikonfirmasi awak media, usai rakor di ruang rapat Komisi B.  Dirinya menambahkan, menjelang lebaran, harga kebutuhan pangan selalu melonjak tinggi.

Menurutnya, banyak keluhan dari masyarakat harga pangan mulai merangkak naik. Seperti salah satunya harga cabai, bawang, telur dan minyak.

Melihat kondisi itu, sehingga, wakil rakyat itu ingin tahu langkah apa yang dilakukan dinas untuk menekan inflasi menjelang lebaran.

“Kami ingin tahu langkah apa yang dilakukan dinas untuk mengantisipasi itu,” tegasnya. Dirinya menambahkan, jangan sampai harga menjadi tidak terkendali dan membebani masyarakat nantinya.

“Dari kondisi itu, sehingga harus dilakukan pengawasan dari sekarang,” tuturnya.

Sementara dikonfirmasi Kepala Disdagrin Jombang Suwignyo mengatakan, pihaknya terus melakukan pemantuan harga di pasar.

“Memang ada kenaikan harga bahan pangan. Hanya saja, masih ditaraf yang wajar,” ungkapnya.

Pihaknya bersama tim gabungan juga terus melakukan pemantuan ketersedian bangan pangan yang ada di pasar.

“Untuk stok kondisinya aman. Apabila stok aman, kemungkinan naik harga yang tinggi tidak akan terjadi. Karena ketersediaan tercukupi,” tukasnya.  (dan)