Bupati Warsubi Paparkan Capaian Program Pembangunan Tahun 2024 di Depan DRPD Jombang, IPM Naik, Kemiskinan dan Pengangguran Turun Signifikan

Jombang, layang.co – Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin Yazid menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2024 kepada DPRD Jombang, Kamis (20/3).

Selain pertanggungjawaban penggunaan anggaran, orang nomor satu di lingkungan Pemkab itu juga membeber capaian program pembangunan dalam forum rapat paripurna dewan selama tahun 2024.

Menukil, Radar Jombang Jawa Pos Group, di hadapan wakil rakyat, Bupati Jombang menyampaikan capaian positif di berbagai sektor pembangunan.

Bupati menyebut, tahun 2024 merupakan tahun penuh inovasi dan kemajuan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu capaian utama adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan diindikasikan dengan capaian nilai indeks good governance atau IGG. Nilai  ini menunjukkan tingkat tata kelola pemerintahan di suatu daerah yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dan mengidentifikasi peluang untuk kemajuan.

“Pada tahun 2024 nilai IGG terealisasi sebesar 83,26. Nilai ini lebih tinggi dari yang ditargetkan sebesar 82,91 atau tercapai sebesar 100,42%. Perlu saya sampaikan bahwa nilai IGG tidak hanya ditentukan oleh level tata kelola pemerintahan semata tetapi juga ditentukan oleh tingkat persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” jelasnya.

Selanjutnya, terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui indikator indeks pembangunan manusia (IPM) dan perkembangan penduduk miskin dan atau miskin ekstrem di Jombang.

Pada tahun 2024 nilai IPM mencapai 75,67, meningkat sebesar 0,51 poin jika dibandingkan dengan IPM tahun 2023 yang sebesar 75,16.

“Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara umum pembangunan manusia di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan,” ungkapnya.

Angka kemiskinan tahun 2024 di Kabupaten Jombang sebesar 8,60 persen dengan tahun 2023 sebesar 9,15 berarti mengalami penurunan sebesar 0,55 poin. Disisi lain tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 berhasil ditekan hingga mencapai angka 0%.

“Sesuai data yang kita miliki by name by address. Hal ini memperkuat dukungan bahwa berbagai kebijakan yang terkait dengan penanganan kemiskinan,” tegasnya.

Pada aspek ketenagakerjaan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Jombang tahun 2023 sebesar 4,66 persen, turun menjadi 3,75 persen atau 0,91 poin pada tahun 2024.

“Saya sampaikan terlebih dahulu tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah rasio antara banyaknya pekerja dengan jumlah angkatan kerja,” katanya.

Beberapa faktor penentu tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah pertumbuhan ekonomi dan tambahan angkatan kerja baru yang baru lulus sekolah, PHK, sisa pengangguran tahun lalu serta kelompok bukan angkatan kerja.

Angka yang sudah dicapai menunjukkan bahwa proporsi orang yang tidak bekerja meskipun mampu dan bersedia untuk bekerja semakin menurun. “Ini mengindikasikan lapangan pekerjaan baik yang bersifat formal maupun non formal di Jombang juga semakin berkembang,” katanya.

Namun demikian  harus waspadai terkait hal ini, mengingat angka tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2024 sebesar 71,88 % mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 71,91, karena hal ini menunjukkan prosentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi juga mengalami penurunan.

“Untuk itu kedepan kita perlu mengkaji hal ini secara komprehensif untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (dan)

DPRD dan Pemkab Jombang Kebut Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Fraksi Memberikan Masukan

Jombang, layang.co – DPRD Kabupaten Jombang, pada Rabu (19/3/2025) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pandangan fraksi-fraksi berkaitan dengan Pemkab Jombang mengebut pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jombang Donny Anggun, Octadella Bilytha Permatasari, M Syarif Hidayatullah. Hanya dihadiri Wakil Bupati Jombang Salamundin Yazid, Sekdakab Jombang Agus Purnomo, Jajaran Forkopimda dan seluruh Kepala OPD di Lingkup Pemkab Jombang.

Setelah sidang paripurna dibuka, perwakilan fraksi menyampaikan masukannya, M Fauzan dari F-PKB mengatakan, bahwa dampak KDRT sungguh sangat besar terhadap perilaku korban yang bisa menghancurkan masa depan korban.

Menurutnya, ciri ciri perilaku korban KDRT misalnya depresi dan kesedihan yang mendalam, Kecemasan dan ketakutan terhadap orang disekitarnya, kehilangan kepercayaan diri, kesulitan dalam berinteraksi sosial, kesulitan dalam mengambil keputusan, mengalami mimpi buruk, gangguan kesehatan fisik dan sebagainya.

“Mengingat dampak perilaku yang begitu dahsyat terhadap  perilaku korban, Fraksi PKB bertanya ke Bupati. Bagaimana solusi program rehabilitasi psikis dan kesehatan mental terhadap korban KDRT. Dan apa saja program dan kegiatan kongkritnya dalam menangani korban KDRT,” ungkapnya.

Sedangkan Fraksi Golkar yang disampaikan Rahmad Agung Saputra mengungkapkan, pada BAB II wewenang, kewajiban dan tanggung jawab pasal 5 Ayat (1) ada usulan tambahan, sehingga berbunyi (1) Bupati berwenang memperhatikan dan menyelenggarakan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

“Ditambahkan kata memperhatikan karena tidak hanya menyelenggarakan saja tetapi sampai dengan memperhatikan segala sesuatu yang timbul dari kekerasan,” katanya.

Bab II Pasal 5 ayat (2) ada tambahan pada huruf d, memperhatikan dalam penanganan terhadap kekerasan perempuan dan anak.

“Segala sesuatu akan ada perhatian khususnya dalam penanganan sehingga dapat tercipta rasa aman dan nyaman bagi korban kekerasan perempuan dan anak,” katanya.

Sementara dikonfirmasi Wakil Ketua DPRD Jombang Donny Anggun mengungkapkan, pembahasan raperda ini masih terus dilanjutkan. Target tahun ini sudah dijadikan perda.

“Agenda pembahasan selanjutnya jawaban bupati dan terakhir pandangan akhir (PA) fraksi,” katanya. (dan)

Harga Kebutuhan Pokok Melonjak Jelang Lebaran, Komisi B Panggil Disdagrin, Pertanyakan Ketersediaan Bahan Pangan

Jombang, layang.co  – Memperhatikan kondisi di lapangan terhadap lonjakan berbagai kebutuhan pokok menjelang lebaran cenderung melonjak, Komisi B DPRD Kabupaten Jombang, pada Rabu (19/3) memanggil Dinas Perdagangan dan Perindustrian setempat untuk memastikan kesetabilan harga dan ketersedian bahan pangan.

“Kami ingin memastikan ketersediaan stok dan harga pangan di Jombang,” kata Ketua Komisi B DPRD Jombang Anas Burhani saat dikonfirmasi awak media, usai rakor di ruang rapat Komisi B.  Dirinya menambahkan, menjelang lebaran, harga kebutuhan pangan selalu melonjak tinggi.

Menurutnya, banyak keluhan dari masyarakat harga pangan mulai merangkak naik. Seperti salah satunya harga cabai, bawang, telur dan minyak.

Melihat kondisi itu, sehingga, wakil rakyat itu ingin tahu langkah apa yang dilakukan dinas untuk menekan inflasi menjelang lebaran.

“Kami ingin tahu langkah apa yang dilakukan dinas untuk mengantisipasi itu,” tegasnya. Dirinya menambahkan, jangan sampai harga menjadi tidak terkendali dan membebani masyarakat nantinya.

“Dari kondisi itu, sehingga harus dilakukan pengawasan dari sekarang,” tuturnya.

Sementara dikonfirmasi Kepala Disdagrin Jombang Suwignyo mengatakan, pihaknya terus melakukan pemantuan harga di pasar.

“Memang ada kenaikan harga bahan pangan. Hanya saja, masih ditaraf yang wajar,” ungkapnya.

Pihaknya bersama tim gabungan juga terus melakukan pemantuan ketersedian bangan pangan yang ada di pasar.

“Untuk stok kondisinya aman. Apabila stok aman, kemungkinan naik harga yang tinggi tidak akan terjadi. Karena ketersediaan tercukupi,” tukasnya.  (dan)

Bupati Warsubi Hadiri Rakor Ketahanan Pangan Bersama Dua Menko

Jombang, layang.co   – Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si., menghadiri  Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (14/03/2025).

Rakor yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ini   dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan.

Memimpin rakor ini, Gubernur Khofifah optimis bahwa Jatim akan mampu mempertahankan produksi tertinggi nasional 2025. Tahun ini diharapkan terdapat peningkatan produksi padi, total produksi Gabah Kering Panen (GKP) bisa mencapai 12,7 juta ton sebagaimana ditetapkan pemerintah pusat. Terutama jika 488.379 hektar lahan kurang produktif di Jatim terairi dengan baik dengan dukungan infrastruktur irigasi yang memadai.

“Jadi kita optimis mencapai target peningkatan GKP sebanyak 12,7 juta ton, jika 488.379 hektar lahan kurang produktif ini dapat dioptimalisasi dan terairi dengan baik,” kata Khofifah.

Menurutnya, optimisme ini dapat terwujud sebab Jatim merupakan produsen padi terbesar di Indonesia yang secara konsisten menduduki posisi pertama sebagai produsen padi tertinggi selama 5 tahun.

“Alhamdulillah Jawa Timur konsisten menjadi provinsi penghasil beras tertinggi secara nasional lima tahun berturut-turut. Tahun 2020 Jatim memproduksi padi sebesar 9,94 juta ton GKP, setara dengan beras sebesar 5,74 juta ton, tahun 2021 sebesar 9,79 juta ton GKP setara dengan  5,65 juta ton, tahun 2022 sebesar 9,53 juta ton GKP setara  5,5 juta ton dan tahun 2023 sebesar 9,71 juta ton GKP setara dengan 5,61 juta ton beras.

Meski demikian ia menuturkan membutuhkan upaya signifikan untuk dapat mencapai target yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Jadi ada hal-hal yang barangkali memang diperlukan assessment ulang dari apa yang sebetulnya kita bisa melakukan maksimalisasi,” tambahnya.

Beberapa hal yang ditekankan Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk maksimalisasi diantaranya terkait penggunaan alsintan yang tepat. Khofifah menuturkan selama ini saat proses panen para gabungan kelompok petani (Gapoktan) melakukan secara manual, jika dilakukan dengan menggunakan combine harvester serta pengeringan dengan  dryer maka signifikan mengurangi loss dan kualitasnya bisa meningkat menjadi premium.

“Ketika padi tidak mendapatkan pengeringan yang baik maka kandungan airnya tinggi dan berakibat pada tingginya broken dan ketika itu terjadi maka yang semestinya itu premium bisa menjadi medium,” tuturnya.

Gubernur Khofifah menyebut penggunaan combine harvester dan bed dryer dapat menjadi pilihan untuk memaksimalkan hasil produksi GKP. Di samping itu ketika proses pengeringan gabah bisa maksimal maka akan berdampak pada pengurangan losses hingga 10 persen.

Gubernur Khofifah juga mengungkapkan selain beras, Jawa Timur juga menjadi produsen tertinggi di Indonesia untuk jagung, kedelai, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit.

“Proyeksi ketersediaan selama bulan Maret sampai April ini aman, beras, jagung, kedelai, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit salam posisi surplus,” ujarnya.

Gubernur Khofifah juga menyatakan komitmennya dalam memperkuat dukungan infrastruktur dalam mendukung ketahanan pangan terutama dukungan dari Kementrian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan demi mencapai swasembada pangan.

“Dukungan infrastruktur sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan mewujudkan swasembada pangan. Seperti irigasi, bendungan, juga waduk. Semua kami harap juga mendapatkan dukungan dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,” ujarnya, sebagaimana disampaikan Humas Dinas Kominfo Kabupaten Jombang.

Untuk itu, Gubernur Khofifah memfokuskan dukungan infrastruktur melalui sarana irigasi, pembangunan infrastruktur air minum di berbagai wilayah di Jatim. Khususnya di wilayah penopang produksi padi di Jatim. (*dan)

Rapat Paripurna DPRD dengan Pemkab Jombang Bahas Empat Raperda

Jombang, layang.co – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Jombang pada, Rabu (12/3/2025) menggelar rapat paripurna membahas empat agenda rancangan peraturan daerah (Raperda).

Empat Raperda itu yakni Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Raperda Penetapan Pansus RPJMD 2025-2030, Raperda Penetapan Perubahan Propemperda tahun 2025, dan Raperda Pembacaan Keputusan Propemperda Tahun 2025.

Rapat di pimpin Ketua DPRD Hadi Atmaji, didampingi tiga Wakil Ketua, dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Anggota Dewan, Sekdakab dan Kepala OPD lingkup Pemkab Jombang, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD setempat.

Ketua DPRD memberikan kesempatan pertama kepada Bupati Jombang Abah Warsubi untuk menyampaikan nota penjelasan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Disampaikan Bupati Warsubi, raperda tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan saat ini sangat dibutuhkan sebagai hukum positif.

Selain untuk menyelaraskan dengan visi misi Pemkab Jombang wujudkan Jombang Maju dan Sejahtera Untuk Semua, serta mewujudkan misi Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu mewujudkan ketahanan sosial dan budaya berbasis kearifan lokal dalam tatanan masyarakat yang aman nyaman dan menghargai perbedaan (harmoni sosial).

Menurutnya, saat ini permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jombang menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.

Berdasarkan data dari UPTD PPA Jombang, sejak Januari hingga Juni 2024 tercatat 117 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.  Dari jumlah kasus tersebut, terdapat 71 kasus menimpa anak-anak, 23 diantaranya merupakan kekerasan seksual.

“Jumlah ini menunjukkan peningkatan kasus yang signifikan pada 2024 jika dibandingkan dengan 2023, dimana sepanjang tahun 2023 tercatat terdapat 94 kasus kekerasan terhadap anak,” ungkapnya.

Untuk itu, Pemerintah Daerah dan pihak terkait perlu memberikan perhatian khusus melalui tindakan afirmatif. Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak memerlukan keterlibatan bersamaan antara orang tua, keluarga, masyarakat hingga sektor swasta secara menyeluruh, tuturnya.

Langkah-langkah untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya bisa dilakukan, rehabilitasi sosial bagi korban, reunifikasi dengan keluarga atau lingkungan, peningkatan pemberdayaan anak, serta pembentukan, penguatan, dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Peraturan daerah terkait perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan secara exsisting terdapat pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 tahun 2008 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

“Peraturan ini dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan kasus dan kewenangan konkuren pemerintah daerah pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru,” ucapnya.

Raperda tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sangat dibutuhkan pemerintah daerah, masyarakat serta stakeholder sebagai regulasi yang dapat mendukung kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan masyarakat. Khususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Jombang, katanya.

Usai Bupati menyampaikan nota penjelasan agenda dilanjutkan dengan Penetapan Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 disampaikan oleh Bambang Sriyadi Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang.

Pansus RPJMD 2025-2030 diantaranya, Ketua Hadi Admaji Fraksi PKB, Wakil Ketua Donny Anggun Fraksi PDIP, Sekretaris Bambang Sriyadi. Sedangkan anggota terdiri dari Okta Della Permatasari Fraksi Gerindra, M Syarif Hidayatullah Fraksi Demokrat, Subaidi Fraksk PKB, Kartiyono Fraksi PKB, Dodit Eko Prasetyo Fraksi PDIP, Amma Siswanto Fraksi PDIP, Achmad Fachruddin Fraksi Gerindra, M Agung Natsir Fraksi Gerindra, Zahrul Jihad Fraksi Demokrat, Mulyani Puspita Fraksi Demokrat, Rahmat Agung Saputra Fraksi Golkar, M Ishomuddin Haidar Fraksi PPP serta Heri Santoso Fraksi PKS Nasdem.

Rapat Paripurna ditutup dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) Nomor 100.3.3/2/DPRD/415.14/2025 tentang perubahan Propemperda Kabupaten Jombang Nomor 100.3.3/26/DPRD/415.14/2024. (*dan)