Komisi III DPRD Kota Probolinggo Studi Banding ke DPRD Jombang Terkait Perubahan RPJMD Tahun 2021
Jombang, layang.co – Komisi III Anggota Dewan Kota Probolinggo, hari Senin (24/5/2021) pagi melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Jombang terkait Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo.
Rombongan Komisi 3 Anggota DPRD Kota Probolinggo sebanyak 10 orang disambut baik oleh Mas’ud Zuremi Ketua DPRD Kabupaten Jombang, di ruang Paripurna.
Usai menerima kunjungan kerja tersebut, kepada awak media Ketua DPRD Mas’ud Zuremi menjelaskan, kunjungan tersebut untuk studi banding terkait perubahan RPJMD bagi Kota Probolinggo, yang akan melakukan perubahan RPJMD untuk tahun 2021. Sedangkan Kabupaten Jombang sudah melakukan perubahan RPJMD.
Mas’ud Zuremi mengatakan, mekanisme usulan perubahan RPJMD itu sendiri disampaikan oleh eksekutif, dalam hal ini Bupati atau Walikota terhadap rencana perubahan RPJMD. Dasar perubahan karena menyesuaikan perundang-undangan yang ada.
Misalnya, adanya perubahan nilai dana alokasi khusus (DAK) atau DAU (dana alokasi umum) dari pemerintah pusat sesuai kementerian yang diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota.
“Nah, terkait itu Komisi III DPRD Kota Probolinggo mohon penjelasan secara detail, untuk menghindari perihal kekeliruan,” tukas Mas’ud Zuremi.
Kita bisa memberikan penjelasan, lanjut Mas’ud Zuremi, karena eksekutif dan DPRD Kabupaten Jombang sudah membahasnya, bahkan sudah menerapkan. Prosesnya pembahasan melibatkan BAPEDDA dan Bupati bersama DPRD.
“Kita sampaikan, di DPRD Jombang prosesnya dirapatkan di Badan Anggaran (Banggar) untuk dibahas internal DPRD. Setelah itu, disampaikan di Banmus untuk penjadwalan pembahasan, kemudian setelah ditetapkan di Banmus dilakukan penjadwalan pembahasan-pembahasan antara tim anggaran eksekutif dan tim anggaran DPRD, itu prosesnya,” kata Zuremi.
Dalam pembahasan itu, disampaikan apa saja yang menjadi perubahan di RPJMD terkait, apakah ada pengurangan anggaran dari pemerintah pusat. Disitu dipaparkan oleh tim anggaran eksekutif yang harus terkurangi, ini dan itu.
Begitu sudah jelas, baru diterapkan di Paripurna untuk ditandatangani bersama menjadi bentuk kesepakatan DPRD dan Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati, menjadi RPJMD perubahan Kabupaten Jombang, tutur Mas’ud Zuremi.
“Alhamdulillah, pemaparan dari DPRD Kabupaten Jombang bisa diterima oleh DPRD Kota Probolinggo, dan mereka berterima kasih karena ini juga akan dilakukan di Kota Probolinggo karena baru sampaikan kepada legislatif. Di Kota Probolinggo sendiri masih ada waktu 10 hari untuk pembahasan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut Anggota DPRD Kota Probolinggo juga menanyakan kesepakatan proses pembangunan jalan KH Wahid Hasyim di Kota Jombang yang sudah ditetapkan dan sudah lelang dan juga sudah ada pemenang tender.
“Ada pembangunan jalan atau berapa itu sudah ditetapkan dan sudah lewat tahun kemudian pemenang tendernya sudah ada tetapi ada refocusing yang tidak bisa dilaksanakan maka tetap dilaksanakan pada tahun berikutnya,”.
Diungkapkan Mas’ud Zuremi, dua pembangunan jalan di Kabupaten Jombang yakni perbaikan Jl KH Wahid Hasyim dan Jl Adityawaman karena sudah ada pemenangnya, sehingga meskipun terkena refocusing bisa berjalan pada tahun kemudian.
“Kabupaten Jombang sudah tidak lagi menjadi proses lelang karena pemenang yang sudah ada dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Permasalahan ini sama persis yang dihadapi Kota Probolinggo, sehingga kunjungan kerja ke Kabupaten Jombang menjadi pilihan mereka,” pungkas Zuremi. (dan)
