Semangat ‘Rembug-Nyekrup’ Digaungkan Kunci Stabilitas Jawa Timur dalam Rakor Forkopimda
Jombang, layangt.co – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dengan menggaungkan semangat “Rembug–Nyekrup” untuk menjaga stabilitas daerah.
Semangat ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa Timur, dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Kecamatan (Forkopimcam), di Grand City Convex Surabaya, Selasa (4/11).
“Rembug–Nyekrup” adalah spirit budaya gotong royong, saling mendengar, dan bekerja sama secara intensif antara pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, pengadilan, dan seluruh elemen masyarakat.
“Rakor ini bukan sekadar forum koordinasi rutin, tetapi ruang strategis untuk memperkuat semangat Rembug–Nyekrup dalam menjaga kerukunan, keamanan, serta stabilitas daerah. Karena tanpa keamanan dan kerukunan, tidak akan ada investasi dan kesejahteraan,” tegas Gubernur Khofifah.
Rakor dihadiri lengkap oleh jajaran Forkopimda se-Jatim, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) III Akhmad Wiyagus, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto, dan Kajati Jawa Timur Kuntadi.
Dalam kesempatan itu, Khofifah menyoroti bahwa stabilitas yang terjaga merupakan fondasi kuat bagi capaian ekonomi. Jawa Timur menyumbang 14,44% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan pertumbuhan ekonomi Triwulan II Tahun 2025 mencapai 5,23%, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,12%.
“Capaian ini tidak lepas dari terjaganya stabilitas sosial, politik, dan keamanan di seluruh daerah. Ketika kondusifitas terjaga, maka produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan tumbuh,” ujarnya.
Gubernur juga mendorong seluruh unsur Forkopimda untuk bersinergi mengawal Program Strategis Nasional (PSN) dan program unggulan daerah. Isu-isu yang diangkat meliputi, Mendorong Bupati/Wali Kota untuk mengawal implementasi Rumah Restorative Justice sebagai solusi penyelesaian persoalan hukum yang humanis.
Mengawal pelaksanaan MBG yang mencakup 1.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total 3,5 juta penerima manfaat. Pengawasan kebersihan dan distribusi ditekankan. Mempercepat aktivasi KDKMP -Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang saat ini baru mencapai 395 unit aktif dari 8.494 unit, didukung oleh Keputusan dan Peraturan Gubernur.
Menguatkan sinergi program PAJALE (Padi oleh TNI AD, Jagung oleh Polri, dan Kedelai oleh TNI AL) yang harus ‘nyekrup’ dengan potensi daerah dan didampingi kepala daerah.
Wamendagri III Akhmad Wiyagus juga mempertegas bahwa Forkopimda bertugas sebagai penggerak implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah, tidak hanya fokus pada aspek keamanan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Rakor ini juga bertujuan untuk menyukseskan program-program Asta Cita pemerintah pusat.
Sebagai tindak lanjut, Khofifah telah menerbitkan tiga langkah konkret, termasuk Surat Edaran (SE) Gubernur untuk memperkuat pencegahan gangguan Kamtibum (Keamanan dan Ketertiban Umum) dan pembentukan Satgas Penanganan dan Pembinaan Ormas Terafiliasi Premanisme melalui Keputusan Gubernur.
Bupati Jombang Warsubi bersama Forkopimda Kabupaten Jombang hingga Forkopimcam di 21 Kecamatan di Kabupaten Jombang, Kepala Bakesbangpol, Kepala BPBD dan Kasatpol PP hadir juga dalam Rakor bertema “Peningkatan Sinergitas Menjaga Kerukunan, Keamanan dan Ketertiban Umum di Jawa Timur” ini.
Bupati Warsubi menegaskan komitmen Pemkab Jombang untuk mendukung visi dan misi Pemprov Jatim serta Program Nasional. “Sinergitas yang kita bangun hari ini adalah modal utama untuk menjaga stabilitas dan kerukunan di tingkat akar rumput,” tuturnya.
Pemkab Jombang juga akan terus memperkuat koordinasi antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif dalam rangka mewujudkan visi ‘Jombang Maju dan Sejahtera Untuk Semua’.
Sementara itu Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jombang, Budi Winarno, menyebut bahwa materi utama Rakor meliputi Pembinaan Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Nasional, Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Penanganan Konflik Sosial, dan Pengembangan Kehidupan Demokrasi. (*dan)
