Pengadaan Seragam Gratis di Jombang Akan Libatkan Tukang Jahit Lokal
Jombang, layang.co – Pengadaan bantuan seragam gratis anggaran APBD Pemerinah Kabupaten Jombang tahun 2025 akan melibatkan pelaku Usaha Mikro & Kecil Menengah (UMKM) yang ada di desa.
“Kami memberitahukan, jika nanti kami akan melibatkan UMKM lokal, yakni penjahit di desa-desa untuk melakukan penjahitan kain seragam,” kata Plh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Wor Windari, Kamis (30/01/2025).
Hal tersebut disampaikan Wor Windari, saat melakukan sosialisasi pengadaan bantuan seragam gratis 2025 untuk siswa SD/MI, SMP/MTs di Kabupaten Jombang, di Aula 2 Dinas P dan K serta di Aula SMKN 3 Jombang.
Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Kemenag Jombang, Inspektorat Jombang, DPMPTSP Jombang, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Jombang, Camat se-Kabupaten Jombang, Korwil Pendidikan Kecamatan. Ketua MKKS SMP baik negeri maupun swasta serta Ketua KKKSD se Kabupaten Jombang.
Sedangkan khusus Kepala Desa se Kabupaten Jombang akan memperoleh sosialisasi pada Jum’at (31/01/2025) pagi di Aula SMKN 3 Jombang.
Meski demikian, Wor belum bersedia memberikan keterangan lebih detail tentang biaya aau ongkos jahit, sebab semuanya belum ditetapkan dalam e-Katalog.
“Saya tidak ingin salah bicara, karena semuanya nanti baru ditetapkan setelah e-Katalog. Semuanya melalui e-Katalog,” jelasnya.
Soal jumlah penjahit yang akan dilibatkan, ia juga belum bisa memastikan.
Ia hanya memastikan setiap kecamatan ada satu koordinator penjahit yang nantinya akan membawahi penjahit yang ada di desa-desa.
”Kecuali Kecamatan Jombang mungkin nanti ada dua koordinator karena jumlah siswanya juga lebih banyak,” jelasnya.
”Kami juga libatkan DPMPTSP terkait perizinan yang harus dipenuhi oleh koordinator penjahit setiap kecamatan, karena nanti seluruhnya diadakan melalui e-Katalog, dan untuk bisa masuk e-Katalog ada beberapa syarat,” jelasnya.
Informasi yang dihimpun dari pelaku UMKM, pagu ongkos jahit diperkirakan antara Rp 100 ribu-Rp 115 ribu per satu stel seragam.
Sedangkan anggaran pengadaan seragam gratis disediakan pagu Rp 10,4 miliar. Sebanyak Rp 2,2 miliar untuk pengadaan kain seragam nasional SD/MI, dan sebanyak Rp 2,4 miliar untuk ongkos jahitnya.
Serta anggaran sebesar Rp 2,8 miliar dialoaksikan untuk pengadaan kain seragam nasional SMP/MTs dan sebesar Rp 3 miliar untuk ongkos jahitnya.
Terkait pembagian jatah pekerjaan penjahit di desa-desa, Wor Windari, yang juga Kepala Dinas DPMPTSP Jombang ini, menyerahkan hal itu kepada koordinator kecamatan yang lebih mengetahui kapasitas dan kemampuan masing-masing penjahit.
”Kalau soal itu disesuaikan dengan kemampuan, koordinator penjahit kecamatan bertanggung jawab di wilayah kecamatannya masing-masing. Harus profesional, tepat waktu,” tandasnya.
Ia berharap dengan adanya pengadaan kain seragam gratis yang kini berubah menjadi seragam jadi gratis dapat meringankan beban orang tua, dan dapat menambah penghasilan serta menghidupkan kembali UMKM penjahit di desa-desa.
Pengadaan kainnya saat ini masih dalam proses, belum sampai pengadaan.
”Targetnya kain tiba sebelum tahun pelajaran baru 2025/2026, sedangkan proses jahit menunggu siswa baru masuk untuk melakukan pengukuran. Karena nanti akan diukur sesuai postur tubuh siswa, bukan S, M, L, XL, gitu,” pungkasnya. (*dan)
