Komisi IV DPR RI ke Jombang Tinjau Ketersediaan Pangan Nasional
Jombang, layang.co – Rombongan Komisi IV DPR RI selama 2-4 Pebruari berada di Kabupaten Jombang guna melakukan kunjungan kerja meninjau ketersediaan pangan nasional, disamping menjalankan fungsi pengawasan pembangunan bidang pertanian.
Rombongan anggota Komisi IV DPR RI dipimpin Anggia Erma Rini Wakil Ketua Komisi IV dari Fraksi PKB, Budisatrio Djiwandono Wakil Ketua dari Fraksi Gerindra dan Rusdi Masse Mappasessu Wakil Ketua dari Fraksi Nasdem beserta puluhan anggota lainnya di Jawa Timur. Kunjungan mereka diikuti jajaran Kementrian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Direksi Perum Bulog.
Sebelum berkunjung ke Pendopo Kabupaten Jombang diterima Bupati Jombang Hj Munjidah Wahab, rombongan terlebih dulu meninjau penggilingan padi Gapoktan Desa Pojokkulon, Kecamatan Kesamben dan penggilingan padi PT. Sinar Makmur Komoditas (SMK), Jl. Gatot Subroto, Jelakombo, Jombang.
Saat menerima rombongan di Pendopo Kabupaten Jombang, Bupati menyampaikan apresiasi karena Jombang telah dipercaya menjadi tujuan kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Jawa Timur dalam rangka meninjau ketersediaan pangan nasional.
”Semoga kunjungan di Kabupaten Jombang, Komisi IV DPR RI dapat menggali informasi strategis yang diperlukan di bidang ketersediaan pangan nasional,” kata Bupati.
Disampaikan Bupati, tanaman padi ditanam di 21 kecamatan di Kabupaten Jombang. Luas lahan mencapai 73.693,4 hektare dengan produksi 455.960,4 ton gabah kering giling (GKG). “Setiap tahun Kabupaten Jombang surplus beras mencapai 100.000 ton lebih,” ujar Bupati.
Penggilingan padi di Kabupaten Jombang berkembang dengan baik, dikelola oleh perorangan maupun kelompok tani. Salah satunya dalam skala besar dikelola Gapoktan Desa Pojokkulon dan penggilingan padi PT. Sinar Makmur Komoditas yang telah dikunjungi dan ditinjau, tambah Bupati.
Menurut Bupati, perlu koordinasi yang baik antara masyarakat, pengusaha, dan pemerintah untuk mempertahankan maupun meningkatkan produksi ketersediaan pangan, guna menjamin ketersediaan pangan baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional.
”Dengan koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, pengusaha dan legislatif sebagai wakil rakyat akan mampu memberikan dukungan dalam meningkatkan penyediaan pangan,’’ pungkas Bupati. (*dan)
