Jombang Menjadi Titik Awal Nasional Program ‘Miskin Ekstrim Pasti Kerja’ Target Penghapusan Miskin Ekstrim Nol Persen pada 2026
Jombang, layang.co – Jombang menjadi titik awal nasional program ‘Miskin Ekstrim Pasti Kerja’ dengan tujuan penghapusan miskin ekstrim nol persen pada tahun 2026.
Acara ini dilaksanakan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Senin (29/12) pagi.
Program kerja ini merupakan inisiasi Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat meluncurkan kegiatan Kick Off Piloting Program “Miskin Ekstrem Pasti Kerja”.
Program ini merupakan langkah strategis sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Jombang dipilih sebagai lokasi rintisan (piloting) pertama di Indonesia karena dinilai memiliki komitmen tinggi dan ekosistem pendukung yang kuat.
Membacakan sambutan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dr. Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si. (Gus Imin), Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Prof. Dr. Ir. Nunung Nuryartono, M.Si., menegaskan bahwa pemerintah kini fokus pada strategi pemberdayaan yang mandiri dan berkelanjutan.
Program “Miskin Ekstrem Pasti Kerja” merupakan terobosan nyata di mana setiap rupiah anggaran negara dipastikan berorientasi pada pemberdayaan.
300 Orang Ikuti Pelatihan Kerja
Melalui program ini, masyarakat miskin ekstrem diberikan pelatihan intensif yang langsung diikuti dengan penempatan kerja sebagai tenaga kerja di unit-unit SPPG.
Kemenko PM memproyeksikan program ini dapat menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja secara nasional pada periode 2025-2026 melalui keberadaan SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia.
Di Tempatkan di SPPG Gaji Rp 2 juta
Di Kabupaten Jombang sendiri, sebanyak 300 orang telah mengikuti pelatihan dan siap bekerja dengan estimasi penghasilan sebesar Rp 2 juta per bulan.
“Dari Jombang kita membuktikan bahwa kemiskinan ekstrem dapat dihentikan. Dengan pendapatan tetap, stabilitas ekonomi keluarga terjaga, dan daya beli masyarakat akan meningkat menghadapi kenaikan biaya hidup,” tambah Prof. Nunung.
Lebih lanjut, Kemenko PM mengapresiasi terbentuknya ekosistem lokal di Jombang, di mana kebutuhan bahan baku SPPG diambil langsung dari petani dan pedagang lokal di sekitar wilayah operasional. Hal ini dinilai mampu menarik gerbong aktivitas usaha mikro kecil secara masif.
Dalam kesempatan tersebut, Menko PM melalui Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial memberikan empat arahan penting bagi pemerintah daerah dalam arus utama pemberdayaan.
Diantaranya, menjadikan sekolah dan madrasah sebagai sarana pembentuk karakter siswa yang mandiri sejak dini. Memberikan dukungan penuh bagi masyarakat usia produktif untuk memperoleh keahlian dan sertifikasi profesi. Memastikan keluarga miskin terserap sebagai tenaga kerja di setiap unit SPPG wilayahnya. Meningkatkan ketepatan data sosial ekonomi agar program pemberdayaan tepat sasaran.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu memberdayakan rakyatnya. Jombang telah membuktikan sinergi yang luar biasa, dan model ini akan kami replikasi ke berbagai wilayah di Indonesia,” pungkas Prof. Nunung menutup sambutannya.
Sementara itu Wakil Bupati Jombang, Salmanudin, mewakili Bupati Jombang Warsubi menyambut baik program strategis dalam membuka jalan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, sehingga dapat menjadi masyarakat yang lebih berdaya dan mandiri ini.
300 Orang pada 7 SPPG
“Di Jombang, program ini menyasar 300 penerima manfaat yang akan dilatih dan langsung ditempatkan di 7 SPPG yang tersebar di Kecamatan Bareng, Diwek, Ngoro, dan Jombang,” jelas Salmanudin yang hadir didampingi Sekdakab Jombang Agus Purnomo, S.H., M. Si.
Wakil Bupati memberikan pesan khusus kepada para peserta pelatihan agar memanfaatkan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh untuk membangun kehidupan keluarga yang lebih layak.
Ia juga menyampaikan salam hangat dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Jombang untuk terus bersinergi dengan seluruh pihak agar target kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2026 dapat tercapai.
“Harapan kami, program ini memberikan dampak nyata yang berkelanjutan. Jombang siap menjadi contoh bagi daerah lain dalam keberhasilan pengentasan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan tenaga kerja produktif,” pungkasnya.
SPPG Ngoro Badang serap 60 tenaga kerja
Kegiatan ini ditandai dengan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada perwakilan peserta pelatihan, juga penyerahan sertifikat individu, dilakukan juga penyerahan simbolis serapan tenaga kerja kepada pengelola SPPG. SPPG Jombang Ngoro Badang tercatat menyerap 60 tenaga kerja, sementara SPPG Jombang Bareng Banjaragung menyerap 50 tenaga kerja dari keluarga miskin ekstrem.
Program “Miskin Ekstrem Pasti Kerja” tidak hanya fokus pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi kerakyatan. Bahan baku pangan untuk SPPG akan dipasok oleh petani dan pedagang lokal di sekitar satuan pelayanan.
Acara yang disiarkan langsung oleh Dinas Kominfo Kabupaten Jombang melalui live streaming YouTube Jombangkab ini, diakhiri dengan prosesi pengguntingan pita dan peninjauan langsung fasilitas dapur SPPG Jombang Ngoro Badang oleh jajaran Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Badan Gizi Nasional, Kemensos, Kemnaker, dan Pemerintah Kabupaten Jombang. Sebagaimana disiarkan Humas Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, fasilitas ini dijadwalkan mulai beroperasi secara penuh pada 8 Januari 2026. (*dan)
