Ketua Komisi B DPRD Jombang: Bapenda Akan Meninjau Ulang Kenaikan PBB-P2
Jombang, layang.co – Sunardi, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jombang menyampaikan Bapenda akan meninjau ulang adanya kenaikan PBB-P2 yang dianggap terlalu tinggi oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya pasca hearing dengan pihak Badan Pendapatan Daerah (Bependa) Rabu (31/1/2024).
Hearing digelar berkaitan dengan adanya keluhan warga masyarakat atas kenaikan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) cukup mengejutkan, terlalu tinggi.
“Kita tadi sudah mendapatkan penjelaskan sangat panjang dari Bapenda. Hearing karena pada dasarnya kita menanggapi keluh kesah masyarakat tentang kenaikan pajak yang signifikan, memberatkan,” terang Sunardi.
Keluhan itu kita telusuri, kenaikan yang dinilai tidak masuk akal, menurutnya adalah kesalahan yang masih bisa dilakukan koreksi.
“Tentang kenaikan yang disampaikan ada beberapa orang atau pihak, itu dinyatakan kalau itu ada kesalahan, karena tidak mungkin ada kenaikan yang signifikan seperti itu,” lanjutnya.
Menurut Sunardi, sebenarnya pada tahun ini Bapenda Jombang tidak ada program untuk menaikan pajak kendati demikian hanya ada penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
Atas kejadian ini pihak Bapenda mengakui ada titik-titik kesalahan yang mungkin bisa diselesaikan dengan cara lapor ke desa juga bisa langsung ke Bapenda, tapi efektifnya lapor ke desa dulu.
Sementara, Hartono Kepala Bapenda Jombang menanggapi keluhan dari masyarakat terkait hal tersebut.
Pihaknya menyampaikan jika ada PBB yang nilainya terlalu tinggi bisa langsung lapor ke desa dan desa segera lapor ke pihak Bapenda sehingga bisa secepatnya ada koreksi dan kembali dilakukan verifikasi.
“Saya sudah keliling di 21 kecamatan itu sudah saya sampaikan ke desa-desa melalui kepala dusun itu saya minta mendata, mana yang terlalu tinggi mana yang terlalu rendah,” terang Hartono.
“Dimungkinkan, nanti disitu ada kesalahan, baik salah ketik, salah penentuan, salah hitung sehingga nanti kita betulkan,” tandasnya.
Hartono menyebut, masih ada waktu untuk melakukan koreksi.
“Kami masih punya waktu panjang, hingga Juni nanti, karena mulai Mei nanti ada pendataan masal yang dilakukan oleh desa,” ungkapnya.
Disinggung terkait appraisal, pihaknya mengatakan bahwa hasil apprasial juga tidak seluruhnya benar, bisa jadi masih butuh koreksi.
“Jadi hasil apprasial itu tidak seluruhnya benar, jadi apprasial bisa salah ketik salah menentukan bisa saja terjadi. Jadi nanti kita betulkan,” jelasnya.
Hartono menegaskan jika kenaikan PBB-P2 tidak ada unsur pusat, dia menyebut tiap kabupaten berbeda tapi undang-undangnya sama.
“Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 yang terjadi kenaikan tajam itu berarti ada kesalahan terkait NJOP-nya, bisa salah ketik, salah hitung dan salah penempatan, dari kesalahan itu kami masih menerima untuk dilakukan verifikasi ulang,” pungkasnya. (*dan)
