Tinjau Lapang Ombusmen untuk Mengurai Akurasi Kebutuhan Pupuk Bagi Petani
Jombang, layang.co – Kegiatan tinjauan lapang Ombusmen untuk mencari tahu dan solusi tentang problematika distribusi dan kebutuhan pupuk subsidi. Hal ini dilakukan karena banyaknya keluhan petani yang sulit memperoleh pupuk bersubsidi untuk kebutuhan usaha tani budi daya.
Kegiatan tinjau lapangan Program Makmur yang diadakan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) dihadiri Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Jawa Timur, Sumrambah, Anggota mewakili Ketua Ombushman Indonesia, Yeka Hendra Fatika, SEVP Marketing PT Pupuk Indonesia, Perwakilan Bank Negara Indonesia (BNI), dan Ketua Kelompok Tani di Kecamatan Megaluh, bertempat di Pendopo Balaidesa Pacarpekuk Megaluh, Kabupaten Jombang, Rabu (20/7/2022)
Yeka Hendra Fatika, Anggota Ombudsman RI menyampaikan, Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara memiliki fungsi mengawasi pelayanan publik atas kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur negara, dari mulai tingkat pemerintah pusat sampai ke tingkat desa, dariyang menggunakan dana APBN, APBD dan seluruh kegiatan BUMN dan BUMD, termasuk lembaga lainnya yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan publik seperti Pendidikan maupun Perbankan.
Pemerintah, kata Yeka, menggunakan dana itu hakekatnya untuk menyelenggarakan pelayanan publik, contoh program subsidi pemerintah mengucurkan dana sekitar 25 triliun untuk pelayanan publik bagi petani, tapi banyak petani yang mengeluh sulit mendapatkan pupuk subsidi.
“Setelah Ombudsman melakukan investigasi, tentang pupuk subsidi, akar mula pangkalnya adalah, pendataan yang tidak presisi, pendataan yang tidak baik ada penggelembungan data, memunculkan motif untuk melakukan penyelundupan dan lain sebagainya,” ungkap Yeka.
Berarti, lanjut Yeka, ada yang tidak beres dengan pendataan. Kedepan, Ombudsman akan mengusulkan bahwa distribusi pupuk agar dilakukan lebih pendek dari distributor langsung ke kelompok tani. “Dengan demikian, tidak akan ada lagi petani yang merasa tidak mendapatkan pupuk bersubsidi, semoga ini bisa diikuti oleh pemerintah,” harap dia.
Tiga jenis pupuk subsidi yang diusulkan Ombudsman, Urea, NPK dan Pupuk Organik. Petani yang memiliki lahan dibawah 0,5 hektar harus juga diberikan pupuk bersubsidi, full 100 persen. “Sejauh ini, jumlah pupuk yang diterima petani rata-rata 38 persen dari kebutuhan,” urainya.
Ombusmen, merekomendasikan agar pemerintah melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan regulasi. Di undang-undang otonomi daerah diwajibkan bahwa semua rekomendasi dari Ombudsman itu sifatnya wajib, harus ditindaklanjuti,” saran dia.
Sumrambah, Ketua KTNA Jatim dalam kesempatan tersebut menyampaikan, kehadiran Ombudsman adalah untuk mengkaji program Makmur, yang salah satunya uji coba di Desa Pacarpeluk.
Menurut Sumrambah, di Kabupaten Jombang masih relatif kecil untuk mencapai Program Makmur dibanding dengan kesediaan lahan. Ada keterkaitan antara program Makmur dengan pupuk alami, karena pupuk subsidi itu gampang susah, sedangkan pupuk merupakan obat untuk tamanan.
Untuk mencapai program Makmur, kata Sumrambah, yang juga Wakil Bupati Jombang ini, petani perlu adaptasi dengan teknologi, dengan cara menggunakan peralatan yang memadai, mengingat pekerja di sektor pertanian belakangan ini semakin sulit.
Dengan teknologi peralatan yang memadai misalnya, semprot dengan menggunakan Drone memakan waktu 10-15 menit biaya Rp 110.000 per hekltar. Jika memakai tenaga orang biayanya Rp 350.000. Dengan cara ini akan terwujud efisiensi anggaran.
“Cara inilah yang disebut dengan koorporasi. Dengan adanya Program Makmur akan dibantu dengan formulator baik itu dari Pupuk Indonesia ataupun dari formulator yang lain,” tutup Sumrambah. (*dan)
