Sebanyak 6.317 Warga Kecamatan Jombang dan Tembelang akan Nikmati Jargas Sambungan RT
Jombang, layang.co – Sebagian warga masyarakat, atau tepatnya sebanyak 6.317 Rumah Tangga yang berdomisili di Kecamatan Jombang dan Kecamatan Tembelang dalam waktu dekat akan bisa menikmati sambungan jaringan gas elpiji.
Kabar baik ini menyusul dilakukan penyerahan dokumen nota kesepakatan antara Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Kabupaten Jombang, Kamis (30/4/2021) pagi.
Nota kesepakatan itu tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Beserta Infrastruktur Pendukungnya.
Penyerahan dokumen tersebut dilakukan Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab kepada Ericsson A Simanjuntak Pejabat Pembuat Komitmen PPK Jargas 16 Dirjen Migas Kementerian ESDM, di ruang Bung Tomor Pemkab Jombang.
Selain itu juga diserahkan Dokumen Persetujuan Pembangunan Jaringan dan Penyediaan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kabupaten Jombang dari Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab kepada PT. Hutama Karya sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jargas, Yanuar Triwibowo, Project Manager PT. Hutama Karya.
Hadir menyaksikan Wabup Sumrambah, hadirin undangan, seperti dari Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS Brantas), Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten dan seluruh Kepala OPD, Camat dan BUMD lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, Kepala Desa terkait peserta sosialisasi.
Sasaran pembangunan jargas tahun 2021 pada dua kecamatan tersebut, yaitu: Kecamatan Jombang sebanyak 5.308 SRT, meliputi Desa Jombang, Pulo Lor, Kepatihan, Sambong Dukuh dan Tambakrejo. Sedangkan di Kecamatan Tembelang memperoleh 829 SR, di desa Tembelang, Pesantren, Sentul, Bedahlawak dan Mojokrapak.
“Kabupaten Jombang hanya mendapatkan alokasi jaringan gas sebanyak 6.137 SR, karena dana APBN terbatas. Sebagai jalan keluarnya, pemerintah sudah merancang skema KPBU yaitu, “Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha,” seperti pembangunan jalan tol”, kata Bupati.
Dengan skema KPBU, maka cakupan jargas bisa sangat luas karena pembiayaannya oleh Badan Usaha.
Disampaikan Bupati, berdasarkan hasil survey, dengan skema KPBU, jargas akan dapat dinikmati oleh masyarakat di 13 Kecamatan, yakni kecamatan Jombang, Tembelang, Megaluh, Peterongan, Diwek, Mojowarno, Sumobito, Gudo, Mojoagung, Ngoro, Jogoroto, Kesamben dan Ploso.
“Perencanaan pembangunan jargas skema KPBU di Kabupaten Jombang sudah sampai pada tahap konsultasi publik yang telah dilaksanakan di hotel Yusro pada tahun 2020 lalu,” tukas Bupati.
Untuk itu, lanjut Bupati, Kabupaten Jombang harus mensukseskan pelaksanaan pembangunan jargas, karena selain program nasional juga sebagai bagian dari tugas kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Semua pihak harus mendukung kegiatan ini, termasuk memfasilitasi terkait izin-izin yang dibutuhkan ataupun terkait penggunaan fasilitas dan utilitas”, tandas Bupati Jombang.
“Mengingat hanya sebagian kecil masyarakat yang mendapatkan jargas, Camat dan terutama Kepala Desa, untuk dapat menjelaskan dengan bijak kepada masyarakat bahwa setelah menggunakan dana APBN akan ada program Jargas dengan skema KPBU yang dapat dinikmati di 13 Kecamatan dengan cakupan hampir 100%”, tambahnya.
Pada survey tahun 2019, telah diputuskan untuk penempatan sambungan rumah tangga di:
Area lapangan untung Suropati Tambakrejo, Area parkiran Desa Sambong Dukuh, Area lapangan Pulo Lor, Kantor Kepala Desa Jombang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Lahan Pasar Ngrawan Tembelang.
Namun sangat dimungkinkan adanya perubahan lokasi dengan berbagai pertimbangan, khususnya dari sisi keamanan, baik terkait dengan keamanan masyarakat maupun peralatan atau perlengkapan jargas.
“Terkait dengan perubahan tersebut, hendaknya dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya, sehingga ada titik temu yang baik. Karena adanya penggunaan fasilitas yang bukan kewenangan pemerintahan daerah, seperti jalan Provinsi, jalan Nasional dan crossing sungai Brantas pada saat pembangunan jargas ini, hendaknya segera dikoordinasikan dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional dan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS),” tutur Bupati.
Diungkapkan Bupati, pada dasarnya pembangunan jargas ini juga merupakan pekerjaan penggalian, jadi juga harus dikoordinasikan dengan instansi lain yang mempunyai jenis pekerjaan yang sama, seperti PDAM, Telkom, Indosat, jangan sampai ada yang merasa dirugikan.
“Dan yang tidak kalah pentingnya adalah, sosialisasi bahwa setelah pembangunan jargas, kondisi jalan akan dikembalikan seperti semula. Biaya perbaikan jalan membutuhkan dana yang cukup besar, dan oleh karena itu sejak awal sudah disampaikan bahwa jalan akan dikembalikan seperti semula, maka supaya hal ini benar diperhatikan”, pinta Bupati.
Terkait pembangunan penyerahan lapangan untuk Jaringan Gas dipaprkan oleh Ericsson A. Simanjuntak Pejabat Pembuat Komitmen PPK Jargas 16 Dirjen Migas Kementerian ESDM.
Sedangkan Paparan Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Gas (Jargas) disampaikan oleh PT. Hutama Karya sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jargas, Yanuar Triwibowo Project Manager PT. Hutama Karya.
Disampaikan Bupati, dengan adanya penyerahan lapangan kegiatan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Kabupaten Jombang sekaligus sebagai pertanda dimulainya proyek pembangunan jargas yang akan dilaksanakan oleh BUMN PT. Hutama Karya.
“Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga merupakan salah satu bagian dari program kerja pemerintah yang tertuang dalam “Rencana Strategis Kementrian ESDM dan Rencana Prioritas Pembangunan Nasional di Jawa Timur tahun 2020 – 2024”, kata Bupati.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan semua informasi dapat terkomunikasikan dengan benar, sehingga memunculkan persepsi yang sama. Supaya pelaksanaan pembangunan jaringan gas berjalan dengan lancar, aman, dan sukses tentunya membutuhkan dukungan semua pihak. Karena itu semua yang terkait dengan pembangunan jargas dipertemukan pada acara hari ini. Sesuai dengan tujuan utamanya, bahwa pembangunan jargas ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.
Jaringan gas bumi dipilih sebagai salah satu alternatif karena terbatasnya BBM fosil.
BBM fosil memberi dampak buruk bagi lingkungan, mulai dari proses ekstraksi, pengolahan hingga konsumsi. Nilai subsidi untuk LPG 3 kg tahun 2021 sebanyak 7,5 juta metrik ton. Angka yang disiapkan dalam APBN 2021 sebesar Rp 40,29 triliun.
“Semoga dari Sosialisasi dan Penyerahan lapangan kegiatan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Kabupaten Jombang akan memberikan manfaat dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat Kabupaten Jombang,” pungkas Bupati Mundjidah Wahab, sebagai rilis Humas Dinas Kominfo Kabupaten Jombang. (dan)
