Pemkab Jombang Hanya Mampu Serap Rp 2,38 Trilyun dari Anggaran Rp 3,01 Trilyun Pada Tahun 2020 

Pemkab Jombang Hanya Mampu Serap Rp 2,38 Trilyun dari Anggaran Rp 3,01 Trilyun Pada Tahun 2020 

Jombang, layang.co – Pemerintah Kabupaten Jombang dan Jajarannya (Organisasi Pemerintah Daerah/OPD) hanya mampu menyerap anggaran pembangunan Rp 2,38 trilyun dari anggaran yang disiapkan dalam RAPBD tahun 2020 sebesar Rp 3,01 trilyun. Penyerapan itu mencapai 79,24% berupa belanja tidak langsung maupun belanja langsung.

Demikian disampaikan Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab saat pimpin Rakor Evaluasi Kinerja dalam tahun 2020 dan Penyampaian Program Kerja untuk tahun 2021 secara virtual dari ruang Jombang Command Center  (JCC) Pemkab Jombang.

Bupati menyampaikan hal tersebut didampingi Wakil Bupati Jombang Sumrambah SP., M.AP, Sekdakab Jombang, Dr. H. Akh. Jazuli, SH., M.Si. Asisten Administrasi Umum, Asisten Pemerintahan, Kepala BKDPP, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Jombang, Kadisnaker Jombang.

Terkait dengan belanja langsung, ungkap Bupati, tentu berkaitan dengan implementasi atas perjanjian kinerja antara Bupati dengan kepala OPD yang tercermin dalam program dan kegiatan pada tahun anggaran 2020.

“Dengan demikian realisasi belanja langsung lebih menggambarkan pada target dan capaian pada masing-masing OPD,” ucap Bupati Jombang.

Realisasi penyerapan belanja langsung sampai dengan akhir tahun anggaran 2020, ungkap Bupati, secara berurutan dilakukan oleh: 1).      BLUD RSUD Jombang Sebesar 99,56 %; 2). Dinas Tenaga Kerja Sebesar 99,04 %; 3). BPKAD Sebesar 97,43 %.

“Saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada OPD yang telah berkerja secara maksimal dalam penyerapan anggaran,” katanya.

Bagi OPD yang penyerapan anggarannya masih rendah, lanjut Bupati, agar menjadi introspeksi, dan harus dilakukan upaya-upaya yang lebih masif dan koordinatif lagi dalam pelaksanaan di tahun 2021, sehingga diharapkan kinerja pemerintah daerah juga lebih meningkat, tuturnya.

Bupati berharap dalam tahun anggaran 2021 seluruh Pemerintah Daerah diwajibkan menggunakan SIPD yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri RI, penolakan penggunaan aplikasi SIPD berefek pada ditundanya penyaluran dana transfer ke daerah.

Untuk itu, kepada OPD yang saat ini belum tuntas melakukan entry rencana anggaran kas agar segera menyelesaikan karena terkait dengan proses pelaksanaan percepatan APBD 2021. Di samping itu, tandasnya, dapat saya informasikan bahwa karena saat ini SIPD penatausahaan dalam proses running, maka gaji bulan Januari 2021 akan sedikit mengalami kelambatan pembayarannya dibandingkan tahun sebelumnya.

Rapat yang diikuti kepala OPD secara online di kantor masing-masing, Bupati  menyampaikan penghargaan yang telah diraih bersama tahun 2020, antara lain:

1. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang Ke-7 (berturut-turut) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
2. Penghargaan Maturitas Level III, dalam Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Level 3, dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
3. Sakip Award, sebagai Hasil dari Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB.
4. Penghargaan Pencapaian Kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) Level 3 Dari Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan BPKP RI.
5. Penghargaan Top Pembina BUMD 2020 di ajang Top BUMD Award 2020, dalam event tersebut CEO Bank Jombang Afandi Nugroho Direktur Utama PT. BPR Bank Jombang Perseroda mendapat penghargaan Top CEO BUMD Award dan PT. BPR Bank Jombang Perseroda meraih Top BUMD Award 2020 Sektor BPR Bintang 4.
6. Penghargaan Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 berkat inovasi dari Dinas Lingkungan Hidup dengan Santri Jogo Kali, serta dari Dinas Pertanian dengan Kelompok Budaya Kerja (KBK) Oryza Sativa yang berhasil meraih Juara Iii dalam Kompetisi Budaya Kerja (KBK) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.
7. Penghargaan sebagai Kabupaten dengan Layanan Posyandu Terbaik pada Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke 56 Tahun 2020 (Posyandu Kesehatan Jiwa Desa Bongkot Kec. Peterongan sebagai Inovator Posyandu Jiwa Berbasis Masyarakat) .
8. Penghargaan Peringkat III Kabupaten/Kota Peduli Pilar-Pilar Sosial pada Puncak Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Tahun 2020.
9. Penghargaan sebagai Kabupaten sangat Inovatif, apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk Pemerintah Kabupaten Jombang di Tahun 2020 oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
10. Penghargaan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam Pengentasan Desa Tertinggal Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020,
11. Piagam Penghargaan LPPD dari Gubernur Jawa Timur. Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, Kabupaten Jombang berada di peringkat 5 dengan nilai 3.4617 dengan Status Kinerja Sangat Tinggi untuk hasil LPPD Tahun 2018 yang merupakan EKPPD Tahun 2019 .
12. Selain Penghargaan WTP dari BPK RI, Pemerintah Kabupaten Jombang juga menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan RI untuk Kategori Kabupaten Penerima WTP lima tahun secara berturut-turut, karena laporan pengelolaan keuangan daerah Pemkab Jombang terhitung Tahun 2015 hingga 2020 terbukti dapat dipertanggung jawabkan dengan baik dan patuh aturan.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, saya sampaikan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi – tinginya kepada semua pihak khususnya kepada seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jombang atas dedikasi, loyalitas serta keikhlasannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2020 yang lalu untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Kita berharap semoga wabah pandemi corona ini segera berakhir, untuk itu perlu dukungan dari semua pihak untuk bisa secara sadar dan aktif saling mengingatkan agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan sesering mungkin cuci tangan pakai sabun serta tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak, pungkas Bupati sebagaimana siaran pers Humas dan Protokoler Pemkab Jombang, yang diterima http://layang.co, malam. (dan)