Bupati Hj Mundjidah Wahab Serahkan Bantuan Rp 13 M Program Kota Tanpa Kumuh untuk 9 Desa di Tiga Kecamatan Kabupaten Jombang

- Penulis

Rabu, 22 Januari 2020 - 08:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Menggunting Pita Sebagai Tanpa Dioperasikannya Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat di Made, Kudu, Jombang

Bupati Menggunting Pita Sebagai Tanpa Dioperasikannya Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat di Made, Kudu, Jombang

Bupati Hj Mundjidah Wahab Serahkan Bantuan Rp 13 M Program Kota Tanpa Kumuh, untuk 9 Desa di Tiga Kecamatan Kabupaten Jombang  

Jombang, layang.co – Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab hari Rabu (22/1/2020) menyerahkan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Program Kota Tanpa Kumuh (KoTaKu) tahun anggaran 2019. Bantuan itu diterimakan dalam rangka  terwujudnya Lingkungan Tanpa Kumuh di Kabupaten Jombang.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang dan selaku pribadi saya ucapkan selamat dan sukses kepada seluruh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di 9 Desa 3 Kecamatan (Kudu, Mojoagung dan Diwek), yang telah melaksanakan pembangunan infrastruktur lingkungan dengan BPM Program Kotaku tahun 2019 senilai Rp. 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah) untuk mendukung pembangunan Kabupaten Jombang yang “berkarakter dan berdaya saing”, ujar Bupati saat memberikan sambutan.

Acara yang digelar di halaman Balai Desa Made, Kecamatan Kudu itu dihadiri Sekda Ahmad Jazuli, Anggota Forpimda, Kepala OPD se-Jombang, Camat Kudu, Camat Mojoagung, Camat Diwek, Polsek Kudu, Danramil Kudu, Satker Pembangunan Infrastruktur (PIP), Kepala Desa Penerima Bantuan Kotaku, dan hadirin undangan.

Pogram Kotaku ini dicanangkan Pemerintah Pusat tahun 2016 guna mengurangi luasan kawasan kumuh, khususnya di wilayah di wilayah perkotaan, melalui penyediaan infrastruktur dasar berupa sanitasi, air bersih, drainase dan jalan lingkungan,  serta rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pengelolaan sampah  pada setiap lingkungan permukiman.

“Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jombang telah dan akan terus melakukan berbagai upaya penanganan kumuh baik dengan pola peningkatan kualitas permukiman maupupun pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru,” katanya.

Baca Juga:  Pakde Karwo : Terapkan Ekonomi Kerakyatan Sebagai Wujud Working Ideology Pancasila

Meski demikian, lanjut Bupati,  penanganan lingkungan permukiman kumuh tidak dapat diselesaikan secara sepihak, tetapi harus secara sinergis melibatkan potensi dan eksistensi dari seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders), baik pemerintah maupun masyarakat yang diselenggarakan secara multisektor.

Foto Bersama Bupati Saat Seremonial Penyerahan Bantuan untuk Masyarakat, Rabu (22/1/2020)

Karenanya, kami mengajak semua pihak, mari kita berkolaborasi melakukan penanganan kumuh di Kabupaten Jombang dengan segenap potensi yang kita miliki,” tutur orang nomor satu di Kabupaten Jombang ini.

Bantuan ini, tambahnya, merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk mencapai target nasional penanganan kumuh yang tertuang dalam RPJM Nasional 2014-2019 melalui Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Yaitu 100-0-100 : 100% masyarakat mampu mengakses sanitasi layak, 0% hektar kumuh, dan 100% memperoleh layanan air minum, urai Bupati.

Dengan telah dilaksanakannya secara tuntas BPM Program Kotaku tahun 2019 ini, maka saya berharap kita semua dapat memanfaatkan semua prasarana infrastruktur lingkungan yang telah dibangun, menjaganya dan merawatnya dengan sebaik-baiknya, pintanya.

“Jangan sampai apa yang telah dibangun dengan perencanaan yang sangat baik ini menjadi rusak dan tidak berumur panjang karena tidak dipelihara dan  terawat dengan baik,” tutur Bupati.

Setelah semua infrastruktur dibangun dengan sangat baik, lingkungan kita bersih, indah dan nyaman, maka selanjutnya menjadi kewajiban warga masing-masing lingkungan untuk menjaga dan merawatnya dengan penuh tanggung jawab, khususnya melalui Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang dibentuk di tingkat desa agar tidak timbul dan berkembang lagi kumuh di waktu-waktu yang akan datang, pungkasnya. (dan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel layang.co untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPRD dan Pemkab Kebut Pembahasan Raperda Pengelolaan Aset Daerah
Grebeg Apem 2026 di Jombang: Merawat Tradisi, Sambut Ramadhan 1447 H
Matangkan RKPD 2027 Musrenbang di Kecamatan Diwek, Pemkab Jombang Usung Tema Integrasi Industti dan Sektor Primer
Hasil Musrenbang di Ploso untuk Wilayah Brantas, Tahun 2027 Sektor Pertanian sebagai Pondasi Industri Konvensional dan Digital
Musrenbang 2026 di Gudo: Pembangunan 2027, Prioritas Peningkatan Jalan Kabupaten Rp 1 Miliar dan Peneranan Jalan Umum Rp 200 Juta di Wilayah Kecamatan
Pemkab Launching ADD dan PDRD 2026, Bupati Jombang Tekankan Kemandirian Ekonomi Desa
DPRD Jombang Gelar Rapat Paripurna, Bupati Warsubi Sampaikan Pendapat Akhir, Setujui Raperda Desa Sadar Hukum Menjadi Perda
Bupati Warsubi Buka Musrenbang 5 Kecamatan di Peterongan untuk Menyelaraskan Usulan Desa dengan Prioritas Nasional

Berita Terkait

Jumat, 13 Februari 2026 - 14:37 WIB

DPRD dan Pemkab Kebut Pembahasan Raperda Pengelolaan Aset Daerah

Jumat, 13 Februari 2026 - 12:48 WIB

Grebeg Apem 2026 di Jombang: Merawat Tradisi, Sambut Ramadhan 1447 H

Kamis, 12 Februari 2026 - 11:36 WIB

Matangkan RKPD 2027 Musrenbang di Kecamatan Diwek, Pemkab Jombang Usung Tema Integrasi Industti dan Sektor Primer

Kamis, 12 Februari 2026 - 11:03 WIB

Hasil Musrenbang di Ploso untuk Wilayah Brantas, Tahun 2027 Sektor Pertanian sebagai Pondasi Industri Konvensional dan Digital

Jumat, 6 Februari 2026 - 11:32 WIB

Pemkab Launching ADD dan PDRD 2026, Bupati Jombang Tekankan Kemandirian Ekonomi Desa

Berita Terbaru

Photo searah jarum jam: Photo kiri atas: Bupati Jombang H Warsubi menyampaikan jawaban atas pertanyaan fraksi. Photo kanan atas: Pimpinan DPRD bersama Bupati – Wakil Bupati. Photo kanan-kiri bawah: Penuh kehangatan Bupati menyampaikan salam kepada anggota DPRD Jombang, Kamis (12/2/2026)..

Pemerintahan

DPRD dan Pemkab Kebut Pembahasan Raperda Pengelolaan Aset Daerah

Jumat, 13 Feb 2026 - 14:37 WIB