DPRD dan Pemkab Jombang Kebut Pembahasan Raperda APBD 2026, Ini Jawaban Bupati atas PU Fraksi
Jombang, layang.co – DPRD dan Pemkab Jombang tengah fokus menuntaskan rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD Kabupaten Jombang tahun 2026. Saat ini pembahasan sudah masuk Jawaban Bupati Jombang atas PU Fraksi-Fraksi DPRD Jombang Senin (3/11).
“Tadi Bupati sudah menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Jombang. Selanjutnya akan masuk pembahasan akhir dan ditargetkan rampung serta disahkan bulan ini,” ujar Hadi Atmaji Ketua DPRD Jombang.
Dalam agenda tersebut, Bupati Jombang Warsubi menanggapi sejumlah masukan dari fraksi terkait optimalisasi pendapatan daerah, penggunaan anggaran, hingga peran swasta dalam pembangunan.
Menjawab masukan dari Fraksi PDI Perjuangan, Bupati menegaskan bahwa Pemkab Jombang terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penarikan pajak dan retribusi secara bijak, tanpa membebani masyarakat.
Warsubi mengungkapkan, dari empat BUMD milik daerah, tiga di antaranya mampu melampaui target laba pada 2024. Namun satu BUMD, yakni Perumda Perkebunan Panglungan, mengalami penurunan.
“Kami terus melakukan pembenahan tata kelola, peningkatan infrastruktur usaha, hingga inovasi agar laba BUMD meningkat. Pada tahun 2026, PAD dari BUMD diproyeksikan naik 23,86 persen,” jelasnya.
Terkait penggunaan APBD yang efektif dan berpihak kepada masyarakat, Bupati merespons positif saran PDI Perjuangan. Ia menegaskan bahwa anggaran akan diarahkan pada Penguatan ekonomi lokal melalui wirausaha baru, UMKM, pertanian, dan industri kreatif, Pemerataan akses pendidikan dan kesehatan seperti seragam gratis, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, hingga layanan kesehatan gratis (UHC), Perlindungan sosial untuk balita, ibu hamil, dan masyarakat rentan, Penanggulangan kemiskinan dengan mendorong industri kreatif, startup, dan bisnis digital, Peningkatan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani.
“Kami tidak hanya mengeksekusi anggaran, tetapi juga mendorong kreativitas birokrasi agar kebijakan dan program betul-betul dirasakan masyarakat,” ujar Bupati.
Menjawab fraksi terkait usaha ilegal, Pemkab menegaskan penertiban dilakukan sesuai kewenangan, selaras dengan peningkatan kinerja BUMD sebagai penyumbang PAD dan BLUD yang berorientasi pelayanan publik.
Sedangkan menanggapi Fraksi Gerindra soal penguatan peran swasta, Bupati menyatakan komitmen untuk memperkuat pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility).
“CSR harus terarah, akuntabel, dan mendukung prioritas daerah seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, UMKM, hingga lingkungan,” tegasnya.
Pemkab juga sepakat atas saran Gerindra agar setiap bantuan atau program pembangunan di desa harus sinkron dengan visi dan misi kepala daerah.
“Setiap usulan dari masyarakat dan desa akan disesuaikan dengan program prioritas agar pembangunan berjalan satu arah,” ucap Warsubi. (dan)
