Bupati Warsubi Paparkan Capaian Program Pembangunan Tahun 2024 di Depan DRPD Jombang, IPM Naik, Kemiskinan dan Pengangguran Turun Signifikan
Jombang, layang.co – Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin Yazid menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2024 kepada DPRD Jombang, Kamis (20/3).
Selain pertanggungjawaban penggunaan anggaran, orang nomor satu di lingkungan Pemkab itu juga membeber capaian program pembangunan dalam forum rapat paripurna dewan selama tahun 2024.
Menukil, Radar Jombang Jawa Pos Group, di hadapan wakil rakyat, Bupati Jombang menyampaikan capaian positif di berbagai sektor pembangunan.
Bupati menyebut, tahun 2024 merupakan tahun penuh inovasi dan kemajuan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu capaian utama adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan diindikasikan dengan capaian nilai indeks good governance atau IGG. Nilai ini menunjukkan tingkat tata kelola pemerintahan di suatu daerah yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dan mengidentifikasi peluang untuk kemajuan.
“Pada tahun 2024 nilai IGG terealisasi sebesar 83,26. Nilai ini lebih tinggi dari yang ditargetkan sebesar 82,91 atau tercapai sebesar 100,42%. Perlu saya sampaikan bahwa nilai IGG tidak hanya ditentukan oleh level tata kelola pemerintahan semata tetapi juga ditentukan oleh tingkat persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” jelasnya.
Selanjutnya, terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui indikator indeks pembangunan manusia (IPM) dan perkembangan penduduk miskin dan atau miskin ekstrem di Jombang.
Pada tahun 2024 nilai IPM mencapai 75,67, meningkat sebesar 0,51 poin jika dibandingkan dengan IPM tahun 2023 yang sebesar 75,16.
“Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara umum pembangunan manusia di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan,” ungkapnya.
Angka kemiskinan tahun 2024 di Kabupaten Jombang sebesar 8,60 persen dengan tahun 2023 sebesar 9,15 berarti mengalami penurunan sebesar 0,55 poin. Disisi lain tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 berhasil ditekan hingga mencapai angka 0%.
“Sesuai data yang kita miliki by name by address. Hal ini memperkuat dukungan bahwa berbagai kebijakan yang terkait dengan penanganan kemiskinan,” tegasnya.
Pada aspek ketenagakerjaan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Jombang tahun 2023 sebesar 4,66 persen, turun menjadi 3,75 persen atau 0,91 poin pada tahun 2024.
“Saya sampaikan terlebih dahulu tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah rasio antara banyaknya pekerja dengan jumlah angkatan kerja,” katanya.
Beberapa faktor penentu tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah pertumbuhan ekonomi dan tambahan angkatan kerja baru yang baru lulus sekolah, PHK, sisa pengangguran tahun lalu serta kelompok bukan angkatan kerja.
Angka yang sudah dicapai menunjukkan bahwa proporsi orang yang tidak bekerja meskipun mampu dan bersedia untuk bekerja semakin menurun. “Ini mengindikasikan lapangan pekerjaan baik yang bersifat formal maupun non formal di Jombang juga semakin berkembang,” katanya.
Namun demikian harus waspadai terkait hal ini, mengingat angka tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2024 sebesar 71,88 % mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 71,91, karena hal ini menunjukkan prosentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi juga mengalami penurunan.
“Untuk itu kedepan kita perlu mengkaji hal ini secara komprehensif untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (dan)
