DPRD Bentuk Pansus Inisiasi Polemik Aset Pertokoan Simpang Tiga Jombang
Jombang, layang.co – DPRD Kabupaten Jombang membentuk Panitia Khusus (Pansus) SEBAGAI inisiasi mencari solusi terkait dengan polemik aset milik pemerintah daerah, Pertokoan Simpang Tiga, yang hingga kini belum kunjung tuntas.
Upaya pembentukan Pansus ini menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kinerja keuangan Pemkab Jombang. Dalam pemeriksaan itu BPK menemukan belum terbayarnya uang sewa Hak Guna Bangunan (HGB) ruko oleh penyewa ke Pemkab Jombang sebesar Rp 5 milyar.
Problem tersebut menjadi dasar DPRD Kabupaten Jombang untuk membentuk Pansus guna menyelesaikan persoalan ini. Pembentukan Pansus mendapat persetujuan dari anggota, pada rapat paripurna yang dilakukan Kamis (2/6/2022).
Pinto Widiarto, Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang membacakan nama-nama pansus yang akan bertugas dalam kurun waktu enam bulan untuk menangani polemik yang dianggap merugikan Pemerintah Kabupaten Jombang.
Pembentukan Pansus tertuang pada Surat Keputusan DPRD Kabupaten Jombang Nomor 188/11/DPRD/415.14/2022 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyelamatan Aset Pertokoan Simpang Tiga Kabupaten Jombang.
Pimpinan DPRD Jombang menetapkan susunan panitia khusus. Ketua Pansus Mas’ud Zuremi dari Fraksi PKB, Wakil Ketua Donny Anggun dari Fraksi PDI Perjuangan, Sekretaris dijabat Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang. ”Biasanya, Sekretaris dijabat anggota Dewan, tapi kali ini dijabat Sekwan,” jelas Pinto saat bacakan keputusan diruang paripurna.
Disebutkan oleh Pinto, Anggota Pansus, yakni Farid Alfarisi dari Fraksi PPP, Arif Sutikno dari Fraksi Golkar, M Zubaidi dari Fraksi PKB.
Anggota Pansus lainnya yakni Kartiono dari Fraksi PKB, Totok Hadi Riswanto dari Fraksi PDI Perjuangan, Sunardi dari Fraksi PPP, Andik Basuki Rahmat dari Fraksi Golkar, Mulyani Puspita Dewi dari Fraksi Demokrat, Makin dari Fraksi Gerindra, Ahmad Tohari dari Fraksi PKS Perindo, Syaikhu dari Fraksi Amanat Restorasi (Partai PAN dan Partai Nasdem), ungkap Pinto.
“Tugas Pansus yang sudah dibentuk ini mempunyai tugas mengumpulkan dan menganalisis data pada aset Simpang Tiga Kabupaten Jombang,” katanya.
“Sekaligus memberikan masukan dan saran terhadap penyelesaian polemik aset Simpang Tiga, serta melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap perkembangan penyelesaian aset Simpang Tiga Jombang,” tambah Pinto.
Panitia Khusus yang dibentuk ini bersifat tidak tetap, masa kerja panitia khusus paling lama enam bulan berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala bentuk biaya dibebankan pada APBD Kabupaten Jombang Tahun 2022,” imbuh Pinto Widiarto Sekretaris Dewan ini. (dan)
