Kasus Perceraian PNS di Pemkab Jombang Meningkat
Jombang, layang.co – Jumlah perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup jajaran OPD Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2020 meningkat 90% atau muncul 27 kasus. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 14 kasus dibandingkan tahun 2019 lalu.
Dari data tersebut, terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Menyikapi hal ini Kepala OPD diharapkan lebih meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan melekat.
Hal tersebut diutarakan oleh Bupati Hj Mundjidah Wahab saat pimpin Rakor Evaluasi Kinerja dalam tahun 2020 dan Penyampaian Program Kerja untuk tahun 2021 secara virtual dari ruang Jombang Command Center (JCC) Pemkab Jombang, Senin (04/01/2021). Rapat tersebut diikuti oleh kepala dan staf OPD secara Zoom Metting dari kantor masing-masing OPD.
Meski kasus perceraian meningkat namun Bupati tidak merinci lebih detail, apakah yang bercerai pasangan PNS dalam lingkup Pemkab Jombang, atau hanya salah satu pasangan PNS, demikian pula mayoritas dari OPD mana tidak disebutkan oleh orang nomor satu di kota santri Jombang ini.
Dibagian lain Bupati juga menyampaikan tentang sikap negatif tingkat kedisiplinan pegawai. Antara lain: 1). Tahun 2020 terdapat sebanyak 18 orang yang mendapat Hukuman Disiplin, dengan rincian sebagai berikut: • Hukuman Disiplin Ringan 5 orang; • Hukuman Disiplin Sedang 2 orang; • Hukuman Disiplin Berat 11 orang, yaitu: 1) Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun: 8 Orang; 2) Pembebasan dari Jabatan: 1 Orang; 3). Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS: 1 Orang; 4) Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS: 1 Orang.
“Jumlah PNS yang mendapat Hukuman Displin pada tahun 2020 tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2019 sebanyak 39 orang. Meskipun terdapat pengurangan jumlah Hukuman Disiplin, diharapkan Kepala OPD lebih meningkatkan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Melekat,” pinta Bupati Hj Mundjidah Wahab.
Terkait dengan Penyebaran Kasus Covid-19, terdapat 111 PNS yang dinyatakan positif Covid-19, 15 orang diantaranya meninggal dunia dan sebanyak 194 yang mengajukan isolasi mandiri.
Untuk itu perlu dilakukan langkah antisipasi dan stratagis kerjasama antara OPD dengan Satgas Covid19 yang ada, antara lain: 1). Kepala OPD benar-benar mengingatkan bawahannya untuk disiplin melaksanakan Protokol Kesehatan; 2). OPD yang memberikan pelayanan publik agar siapkan ruang pelayanan tersendiri (Front Office); 3). Jangan ada stigma negatif terhadap penderita Covid-19 dan harus ada keterbukaan agar mengantisipasi penyebaran virus Covid-19, tutur Bupati.
Sedangkan mengenai sasaran Program Kerja Pembangunan Kabupaten Jombang di Tahun 2021, Bupati mengambil Tema “Peningkatan Infrastruktur Dasar, Infrastruktur Sosial dan Infrastruktur Ekonomi untuk Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat”.
“Prioritas pemahaman dan perhatian perangkat daerah lingkup Pemkab Jombang untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengambil peran cerdas serta strategis dalam pencapaiannya,” katanya.
Pada kesempatan ini saya juga akan memberikan beberapa penekanan pada rencana kegiatan di Tahun 2021, yakni: 1. Berkaitan Pandemi Covid-19 fokus Penanganan dan Pemulihan Ekonomi, antara lain: – Program Bela dan Beli Produk Lokal dengan membeli Produk UMKM, – Pelaksanaan kegiatan secara Padat Karya dan Berbasis pada Masyarakat. – Termasuk persiapan Pelaksanaan Vaksinasi di tahun 2021, perlu adanya peran yang optimal dari Dinas Kesehatan, RSUD Jombang dan RSUD Ploso didukung oleh Dinas – Dinas terkait.
- Berkaitan dengan Pelaksanaan Program Prioritas Daerah Tahun 2021: maka perlu adanya penyelarasan serta penyesuaian target – target prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam Perubahan Perda RPJMD dan didukung oleh Renstra Perangkat Daerah tahun 2018 – 2023. -Percepatan Pelaksanaan Mayor Project yang tertuang dalam janji politis Bupati dan Wakil Bupati, diantaranya: • Rehab Drainase dan Trotoar Jalan Wahid Hasyim, • Rehabilitasi Alun – Alun Jombang
Khusus dua kegiatan ini, saya instruksikan kepada OPD terkait untuk segera melakukan kegiatan riil, antara lain: Lelang Konstruksi Fisik dan Pengawasan agar dilaksanakan paling lambat pada bulan Januari ini. Lakukan identifikasi sedini mungkin dan se-komprehensif mungkin terhadap potensi penghambat atau gagalnya lelang.
“Saya yakin OPD terkait (Dinas Perkim, Dinas PUPR, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Pembangunan serta Dinas Lingkungan Hidup) akan mampu untuk mempersiapkan dan berkoordinasi untuk kolaborasi keberhasilan kegiatan ini,” kata Bupati.
Program Pembangunan untuk tahun 2021 masih fokus Berkadang, dengan Mengalokasikan Anggaran Sebesar Rp. 200 Juta untuk setiap Desa. Kebijakan ini dilaksanakan dalam rangka mengurangi disparitas wilayah sehingga dapat mewujudkan pemerataan pembangunan sampai tingkat desa. Untuk itu penting bagi perangkat daerah pengampu program Jombang berkadang untuk terus mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut hingga dapat terimplementasi dengan baik di tingkat desa.
“Besar harapan saya, bahwa dalam tahun 2021 ini, kita bersama dapat melaksanakan pembangunan yang lebih baik untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang. Hal tersebut sebagaimana disampaikan pada siaran pers Humas & Protokoler Pemkab Jombang, Senin malam. (dan)
