Dinas P dan K Dorong Sekolah Penggerak, Jombang PPKM Level-3 PTM 50 Persen
Jombang, layang.co – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berupaya memotivasi dan mendorong lembaga sekolah mengikuti Program Sekolah Penggerak (PSP), guna meningkatkan kinerja lembaga sekolah.
Tujuan tercapainya PSP untuk memajukan kelembagaan sekolah, melaksanakan kurikulum merdeka belajar, serta penguatan profil pelajar, meningkatkan dan memfasilitas prestasi siswa agar perbaikan kinerja lembaga sekolah menjadi lebih baik.
“Sekolah yang lolos PSP nantinya akan mendapat tambahan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kinerja Rp 100 juta di luar BOS regular,” jelas Jumadi, M.Pd, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang kepada awak media, Jum’at (25/2/2022).
Kegiatan pembinaan PSP digelar Kamis (24/2/2022) di aula 1 Dinas P dan K Jombang, Jl Pattimura No 5 Jombang, menggandeng Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan implementasi program Kementrian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek RI.
Diikuti 50 lembaga sekolah negeri dan swasta, terdiri dari 27 SD, 7 SMP, dan 16 lembaga PAUD. Sebanyak 50 lembaga sekolah tersebut akan memulai pembalajaran sebagai Sekolah Penggerak pada tahun ajaran 2022-2023.
“Dengan pelaksanaan pembinaan intesif, kami ingin sekolah di Jombang lebih banyak yang lolos seleksi menjadi sekolah penggerak,” tandas Jumadi.
Harapan ini, untuk mempercepat tercapainya visi pendidikan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, melalui terciptanya pelajar Pancasila.
Dibagian lain, menyikapi perkembangan kasus Covid-19, yang menjadikan Kabupaten Jombang Level-3, Jumadi, Plt Kepala Dinas P dan K menyatakan, di Kabupaten Jombang masih boleh menerapkan PTM 50 persen dari kapasitas kelas.
Disampaikan oleh Jumadi, sesuai keputusan bersama Menristekdikti, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 50/KB/2021, No.1347 tahun 2021, No.HK.01.08./MENKES/6678/2021, No 443-5847 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19, daerah boleh melaksanakan PTM 50 persen, asalkan tidak ada kejadian dalam satu kelas terdapat siswa yang terpapar hingga mencapai lebih dari 5 persen jumlah siswa satu kelas.
“Apabila yang terpapar Covid-19 mencapai 5 persen lebih, maka PJJ boleh dilakukan dengan cara mengajukan permohonan minta proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bisa dilaksanakan,” pungkasnya. (dan)
