Sebanyak 918 PPS untuk 21 Kecamatan di Kabupaten Jombang Dilantik KPU
Jombang, layang,co – Sebanyak 918 personil Panitia Pemungutan Suara (PPS), Selasa (24/1/-2023 dilantik oleh Ketua KPU Jombang Athoillah.
Personil PPS berjumlah 918 orang tersebut berasal 21 kecamatan, akan bertugas pada 302 desa dan empat kelurahan di Kabupaten Jombang, dengan personil tiga orang per desa/kelurahan. Mereka akan bertugas pada Pemilihan Umum, 14 Pebruari 2024 mendatang.
Pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung khidmat bertempat di GOR Merdeka Jombang, disaksikan Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab didampini Anggota Forpimda, Dandim 0814 Letkol Inf Muhammad Hanafi, Asisten Sekdakab, Kepala OPD, Camat, Kapolsek dan Dan Ramil dari 21 Kecamatan.
Hadir pula Ketua Bawaslu Jombang Ahmad Udi Masjkur mendampingi anggota KPU Jombang As’ad Chairudin, Rita Darmawati, Abdul Wadud Burhan Abadi, Ayatullah Kumaini. Turut menyaksikan prosesi kegiatan tersebut 105 personil PPK dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang.
Usai melakukan pelantikan Ketua KPU berpesan, agar seluruh PPS menjaga komitmen dengan integritas tinggi, mampu menjalankan tugas kepemiluan dengan sungguh-sungguh, jujur disiplin.
Athoillah menyarankan, pasca dilantik PPS bisa berkoordinasi internal dan bersinergi dengan pemerintah desa setempat.
Ketua KPU menyampaikan, kapabilitas PPS yang dilantik sudah teruji melalui beberapa tahapan, test CAT dan wawancara tatap muka. Sebanyak 1.622 calon PPS mengikuti CAT tertulis, setelah mengikuti wawancara terseleksi 918 orang PPS. Dengan komposisi 30 persen perempuan, naik dibanding PEMILU 2019 partisipasi perempuan mencapai 21 persen.
Dari 918 personil PPS yang dilantik, 38 persen merupakan PPS lama, sudah memiliki pengalaman PPS tahun 2019. PPS baru mencapai 61,8 persen. Komposisi ini membuktikan penilain pihak diluar sana, PPS-nya itu, itu saja terus. “Saya jawab, sekarang berbeda dan ini terbukti berdasarkan data riel,” ucap Athoillah.
Dengan komposisi ini membukti keseriusan KPU dan menguji kepercayaan masyarakat, KPU mampu menjalankan tugas kepemiluan dengan integritas tinggi, pihak luar tidak ragu. Untuk itu, PPS yang baru dilantik diminta segera konsulidasi, baca Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017.
“Nanti akan ada orientasi tugas. Jika kerja tidak serius dan cenderung melakukan kesalahan atau bertendesi ke pihak tertentu, calon Pengganti Antar Waktu (PAW) saudara-saudari sudah siap. Nama, nomor telepon dan alamat calon PAW sudak kami miliki,” tandas Athoillah.
Bupati Jombang pada kesempatan tersebut mengharapkan PPS untuk bersikap netral, menjalankan proses pemilu demokratis, bekerja dengan baik, jujur disiplin, jangan sampai melakukan kesalahan atau bermain dengan pihak partai politik.
Dikatakan Bupati, PPS memiliki peranan strategis sebagai ujung tombak suksesnya Pemilu, 14 Pebruari dan Pemilihan di tahun 2024 mendatang. Salah satu tugas PPS adalah melakukan sosialisasi, memberikan pelayanan kepada masyarakat agar berpartisi aktif untuk kehadiran ke TPS.
“Agar hasil Pemilu memiliki legilitimasi tinggi, PPK PPS harus memahami tentang tugas kepemiluan, memberikan informasi yang akurat kepada warga untuk memilih pemimpin yang dikehendaki, dan bersama mampu menciptakan kondusifitas Kabupaten Jombang. “Hindari konflik kepentingan,” tutur Bupati mengakhiri sambutannya. (dan)
