DPC PDI Perjuangan Gelar Rapat Akbar Menuju Pemenangan Pemilu 2024
Jombang, layang.co – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, hari Sabtu (23/7/2022l menggelar rapat akbar. Diikuti Pengurus DPC, Pengurus PAC dari Kecamatan dan Pengurus Ranting dari desa se-Kabupaten Jombang dan Fraksi anggota DPRD Jombang.
“Rapat Dewan Pimpinan Cabang yang Diperluas” itu dibuka oleh Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kabupaten Jombang Sadarestuwati, SP., M.MA bertempat di GOR Merdeka. Rapat bertujuan untuk menyamakan persepsi menghadapi Pemilu 2024 dengan agenda memenangkan Pemilu.
Pemilu 2024 bukan Pemilu yang ringan, karena ada Pemilu Pilkada, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Pemilu 2024 merupakan beban berat yang harus kita perjuangkan dan pertahankan posisi PDIP sebagai pemenang.
“Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memenangkan kembali pada Pemilu 2024. Jangan hanya sanggup di bibir, tetapi harus dengan perjuangan sesungguhnya, harus didukung dengan kekuatan energy dan tenaga. Apapun yang terjadi PDIP 2024 harus menang,” tandas Sadarestuwati, yang juga Wakil Sekjen PDI Perjuangan Pusat.
Saya, lanjutnya, dengan perempuan lainnya, tidak boleh kalah dengan lelaki, harus totalitas. Demikian pula, Saya pingin jajarannya DPC PDIP turun ke masyarakat. Sekarang bukan saatnya diam di tempat. Tetapi harus turun, menyapa ranting, pengurus, dan tokoh masyarakat lainnya,” ajaknya.
Jangan berpikiran, duitnya siapa dipakai untuk turun menghadapi masyarakat. “Tidak harus begitu, Pengurus PAC, Ranting, ditemui secara fisik hanya dengan membawa air minum ibaratnya, sudah senang, yang penting ada komunikasi,” tuturnya.
Jangan pernah berharap pemilu dibeli dengan uang, calon jikalau tidak turun tidak perlu dipilih, karena kita partai butuh orang perwakilan yang bisa menyerap aspirasi, memperjuangan pembangunan. Ingat, PDI Perjuangan, adalah Partai yang dilahirkan bersama dengan rakyat kecil, untuk itu, kita tidak patut hanya duduk manis, harus ada interaksi dengan mereka.
“Seperti Saya, jikalau saya tidak turun, tidak memberi kemamfaatan bagi masyarakat maka saya tidak perlu di pilih,” ujar Sadarestuwati Anggota DPR RI Komisi VII, yang membawahi bidang perhubungan, infrastuktur dan bidang kementrian PUPR.
Mbak Estu, sapa’an akrabnya, juga menyampaikan DPC PDI Perjuangan telah memiliki kantor yang representatif, silahkan datang untuk berkoordinasi dengan pengurus. PDIP juga telah mempunyai Abulance, untuk membantu layanan kepada masyarakat bidang Kesehatan.
Saya mohon maaf selama kepemimpinan saya sejak 2019, banyak kekuarangan, Insya Allah ke depan akan lebih baik. Untuk itu Pemilu 2024, PDI Perjuangan harus menang supaya ada perubahan lebih baik, memberi memanfaat kepada masyarakat banyak, pungkasnya.
Sementara itu Sekretaris PDIP Kabupaten Jombang Donny Anggun dalam kesempatan tersebut menyampaikan amanat rekomendasi eksternal hasil Rakernas ke-II tahun 2021 PDI Perjuangan. Tema Rakernas: “Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat”, sub tema: “Desa Taman Sari Kemajuan Nusantara”. Desa menjadi sumber kebudayaan yang ikut membentuk kepribadian bangsa.
Membangun Indonesia dari Desa, PDI Perjuangan menempatkan rakyat sebagai basis kekuatan utama Partai yang dihikmai oleh kader, anggota dan simpatisan partai. Bung Karno mengingatkan, desa merupakan salah satu benteng pertahanan negara. Kebijakan dan program dan pembangunan haruslah menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat desa.
Sedangkan Bahana Bela Benanda Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC PDIP menyampaikan agenda menghadapi Pemilu diantaranya, minta Pengurus PAC, Ranting sebagai Bakorcam dan Bakodes (Badan Koordinas Camat/Desa) untuk mendata calon Saksi TPS pada gelaran Pemilu 2024 mendatang.
Selanjutnya akan dilakukan diklat, pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM tentang kepemiluan. Diharapkan saksi di TPS anak muda yang bisa menggunakan IT, sebab model pelaporan akan menggunakan aplikasi.
Diasumsikan oleh KPU jumlah TPS pada Pemilu 2024 di Kabupaten Jombang sebanyak 4.449 TPS. Partai PDIP akan menugaskan dua orang disetiap TPS, sehingga butuh sedikitnya 9.000 personil.
“Jangan sampai di TPS ada namanya tetapi secara fisik tidak ada petugasnya. Jangan khawatir, yang bertugas tidak akan mendapatkan honor. Untuk itu, butuh dana tidak sedikit. Sudah kami siapkan. Nanti kita bahas dalam rapat selanjutnya, agar ada kepastian,” terang Bela Benanda, mantan Ketua DPRD Kabupaten Jombang. (dan)
