Dinas Perkim Fasilitasi Proyek Rehabilitasi Jl KH Wahid Hasyim Jombang, Dimulai Saat Momentum Nuzulul Qur’an
Jombang, layang.co – Rehabilitasi Drainase dan Trotoar Jl. KH. Wahid Hasyim yang dianggarkan Rp 16,7 miliar segera dimulai.
Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menyampaikan pengerjaan tahap awal akan dimulai saat momentum Nuzulul Qur’an minggu depan.
Hal itu disampaikan Bupati Mundjidah Wahab, usai mendengarkan paparan terkait pengerjaan proyek dari pemenang tender konstruksi PT. Asri Jaya Putra Perkasa dan pemenang seleksi konsultan pengawas CV. Iyyaaka yang difasilitasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kebupaten Jombang.
Paparan yang disampaikan di ruang rapat Swagata Pendopo Pemkab Jombang pada Rabu (21/4/2021) siang kemarin itu, dihadiri perwakilan Forkopimda, OPD terkait serta sejumlah perwakilan OPD terkait juga yang kantornya terdampak proyek.
”Alhamdulillah kita sudah mendengarkan paparan dari pemenang tender yang tadi difasilitasi Dinas Perkim,’’ tutur Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab usai rapat.
Dalam kesempatan itu, Bupati perempuan pertama ini menyampaikan pengerjaan tahap pertama akan dimulai tepat pada peringatan Nuzulul Qur’an. ”Tadi sudah kita sepakati karena kita ingin dimulai proyek ini bersamaan momen penting Umat Islam,’’ tambahnya.
Sebagaimana paparan dari pemenang tender, pengerjaan akan dimulai dari sisi utara yakni selatan Ringin Contong dengan waktu pengerjaan sekitar tujuh bulan.
”Mohon do’anya agar selesai tepat waktu, sehingga November 2021, Jl. KH Wahid Hasyim sudah memiliki wajah baru,’’ harap Bupati.
Hal senada juga disampaikan Heru Widjajanto Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang. Heru Widjajanto menyampaikan, bahwa pemenang tender secara detail telah menyampaikan mengenai teknis pengerjaan, mulai rencana program kerja, time schedule hingga beberapa kantor pelayanan publik yang terdampak.
”Semua hal, mulai dari rencana, antisipasi kita jelaskan secara detil agar tidak terjadi miskomunikasi saat pengerjaan. Terutama bagaimana antisipasi akses jalan masuk ke Polres Jombang dan RSUD Jombang yang menjadi objek vital pelayanan publik di Jombang.
Dalam pelaksanaan proyek, Heru juga menyampaikan akan dilakukan pendampingan Aparat Penegak Hukum (APH) yakni Kejaksaan dan Polres.
”Selama pelaksanaan kegiatan ini didampingi oleh Kejaksanaan Negeri dan Kepolisian Resort Jombang. Dan juga, sudah dilakukan permohonan pendampingan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengantisipasi munculnya permasalahan,’’ pungkas Heru Widjajanto sebagaimana rilis Humas Dinas Kominfo Jombang. (dan)
