20 Mei Target Tuntas Penyaluran BLT di Jombang, Gubernur Serukan Daerah Ajukan Data Tambahan yang Belum Terima BLT
Jombang, layang.co – Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab mengatakan tanggal 20 Mei 2020 merupakan batas waktu paling akhir proses distribusi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) berbagai jenis tahap pertama bagi warga Kabupaten Jombang.
“Uang APBD Provinsi sudah masuk ke Rekening Kas Pemkab Jombang, Ibu Gubernur. Tinggal menunggu validasi data, untuk menghindari penerimaan ganda. Insya Allah, dalam waktu dekat sudah bisa kami lakukan pencairan bagi KPM (Keluarga Penerima Manfaat),”.
Hal tersebut diutarakan Bupati Jombang saat melakukan video conference dengan Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa, Rabu (13/5/2020) siang di Pendopo Desa Tugusumberejo, Kecamatan Peterongan. Dalam acara tersebut Pemerintah Kabupaten Jombang sekaligus menyalurkan BLT Dana Desa (DD) kepada 96 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Sebelumnya proses pencairan BLT senilai itu senilai Rp 600.000 per KPM juga dilakukan oleh Tim secara sporadis di desa-desa meliputan 21 Kecamatan di Kabupaten Jombang.
Menurut Bupati, jJumlah penerima BLT bersumber Dana Desa di Kabupaten Jombang sebanyak 41.000 KK (kepala Keluarga). Proses pencairan BLT akan berlangsung secara bergulir ke desa-desa hingga tanggal 20 Mei, karena dana desa (DD) sudah berada di rekening kas bendahara masing-masing desa.
“Kami targetkan, tanggal 20 Mei semua jenis BLT bagi warga sudah bisa diterimakan. Selebihnya, Kepala Desa, bisa mengajukan usulan nama baru bagi warga yang belum merima bantuan. Warga yang belum tercover anggaran dari Provinsi, akan ditanggulangi oleh Pemkab Jombang,” papar Hj Mundjidah Wahab.
Pada Selasa (12/5/2020) Pemerintah Kabupaten Jombang juga telah melakukan lounching BLT dana bersumber dari Kementrian Sosial melalui Kantor Pos Indonesia untuk warga Kabupaten Jombang sebanyak 35.000 KK. Teknis pelaksanaan petugas Pos mendatangi KPM untuk menghindari kerumunan masa.
Bantuan sosial dari DD dan BPNT untuk Kabupaten Jombang perbulan tercatat 85.000 KK. Jumlah ini akan berkembang menjadi 121.000 KK untuk penerimaan berikutnya berdasarkan usulan perluasan BPNT.
Bupati menguraikan, jumlah warga yang menerima Bansos APBD Kabupaten Jombang sebanyak 77.686 KK masing-masing senilai Rp 200 ribu. Demikian pula dari APBD Provinsi Jawa Timur senilai Rp 200 ribu bagi warga sebanyak 35.000 KK, selain itu bersumber dari DD senilai Rp 600 ribu untuk 41.000 KK.
“Jadi jumlah keseluruhan 371.000 KK, dari data ini dipastikan hampir semua dapat bantuan sosial tunai. Sedangkan jumlah KK di Kabupaten Jombang sebanyak 4.440 KK. Warga yang mendapatkan bantuan sudah mencapai 80% secara keseluruhan,” terang Mundjidah.
Melalui video teleconference yang diikuti Pemkab Pasuruan, Pemkab Mojokerto dan Bupati daerah lain di Jawa Timur, Gubernur menyerukan kepada daerah untuk melakukan usulan baru, apabila ada warganya yeng belum menerima BLT.
“Silahkan mengusulkan nama baru warga yang belum terima BLT. Datanya dikirim, saya cukup dikabari melalui WhatsAp. Ini sekaligus untuk up date bagi Kementrian Sosial. Karena kita tahu, berulang kali data kita kirim, juga belum up date. Karenanya, momentum Covid-19 sekaligus untuk perbaikan data sosial,” tutur Khofifa Indar Parawansa. (dan)
