Mulai Pebruari 2020 Perangkat Desa di Jombang akan Terima Gaji Tetap Setara ASN Golongan 2A
- Siltap Rp 2.022.000 – Rp 2.436.000/bulan
Jombang, layang.co – Diagendakan mulai bulan Pebruari tahun 2020 ini seluruh perangkat desa yang ada di Kabupaten Jombang mulai dari Kepala Desa hingga Kepala Urusan dalam lingkup Pemerintahan Desa akan menerima gaji tetap setara dengan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN)
Pemberian gaji itu diberikan sebagai penunjang kinerja pelaku pemerintahan desa, diberikan secara bertingkat sesuai kategori tingkat jabatan, yang nilainya berbeda-beda.
“Saat ini, Peraturan Bupati yang mengatur tentang itu sedang dalam perampungan, tahap finishing. Mudah-mudah tidak terlalu lama, sehingga kucuran dana itu bisa lekas bisa diterimakan,” ungkap Bupati Hj Mundjidah Wahab saat memberikan sambutan dalam rangkaian Deklarasi dan Pelantikan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Jombang, Sabtu (18/1/2020) di GOR Merdeka siang.
Deklarasi sangat sederhana namun penuh makna. Hadir dalam acara itu Wabup Sumrambah, Wakil Ketua DPRD Farid Alfarisi, S.H., Perwakilan dari Polres, Perwakilan dari Dandim 1804/Jombang, sejumlah Kepala OPD, dan Ketua PPDI Pusat Mujito, SH sekalihus melantik Kepengurusan PPDI Kabupaten Jombang masa bakti 2020-2025.
Mendapat kepercayaan untuk masa bakti yang kedua Ketua Teguh Wahyudi, menjabat sebagai Sekdes Bawangan, Kecamatan Ploso, didampingi sejumlah Wakil Ketua Bidang, Sekretaris Budiono, S.Pd yang juga Sekdes Palrejo Kecamatan Sumobito, dan Bendahara. Acara Deklarasi tersebut juga disaksikan Pengurus PPDI Provinsi Jawa Timur, Ketua PPDI Kabupaten sekitar Jombang, seperti Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Malang, Jember, Mojokerto.
Pemerintah Kabupaten Jombang, kata Bupati mengapreasi terbentuknya PPDI di Jombang yang selama ini vakum karena tidak ada aktivititas. Diharapkan pasca pelantikan seluruh perangkat desa bisa bersinergi dangan Kepala Desa, dengan BPD, dengan unsur tiga pilar, yakni ada koordinasi antara Kepala Desa (perangkat desa) Kepolisian dan TNI.
“Perangkat desa merupakan garda terdepan dalam implementasi pembangunan di desa. Perangkat Desa merupakan unsur pembantu Kepala Desa, karena itu harus bisa bersinergi, guyub rukum, kompak kerja sama untuk melayani dan merealisasi pembangunan di tingkat desa,” tuturnya.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Jombang akan memberikan gaji setara dengan ASN golongan 2A. Yakni untuk perangkat desa sebesar Rp 2.022.000/bulan, untuk Sekretaris Desa sebesar Rp 2.236.000/bulan, sedangkan untuk Kepala Desa diberikan gaji bulanan sebesar Rp 2.436.000,- “Penghasilan tetap ini belum termasuk pemasukan dari sumber lainnya,” jelas Bupati.
Penyataan Bupati tersebut sekali menjawab permintaan Ketua PPDI Pusat Mujito, SH yang mana dalam sambutannya Ketua PPDI Pusat menyerukan kepada Pemerintah Daerah untuk bisa merealisasikan Siltap (Penghasilan Tetap) Perangkat Desa.
Harapan tersebut menyusul hasil diskusi Silaturahmi Pengurus PPDI dengan Presiden Jokowi, pada 14 Januari 2020 di istana Presiden terhadap tuntutan Siltap. Sehingga Presiden menandatangani Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang PPDI terkait dengan penghasilan tetap perangkat desa.
“Kami serukan, wajib, harus di realisasi siltap bagi perangkat desa, karena dasar hukumnya sudah jelas. Daerah lain sudah berjalan. Bahkan Kabupaten Ngawi , perangkat desa sudah ngrapel beberapa bulan tahun 2019 lalu,” tukas Mujito.
Sementara itu, Ketua PPDI Kabupaten Jombang Teguh Wahyudi berharap, kekompakan seluruh perangkat desa untuk terus memperjuangkan roda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan perangkat.
“Perjuangan ini sangat berat namun akan terasa ringan apabila semua seirama mendukung, dengan tanpa melalaikan tugas membantu Kepala Desa dan Pemerintah kabupaten Jombang,” katanya saat didaulat memberikan sambutan pasca dilantik untuk legalitas kepengurusan PPDI Kabupaten Jombang. (dan)
