Gubernur Jawa Timur Minta Bupati Berkoordinasi dengan Pengusaha di Jombang Jangan Ada yang Melakukan PHK
Jombang, layang.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parwansa minta kepada Bupati dan Wakil Bupati Jombang untuk melakukan komunikasi-koordinasi dengan pelaku usaha, dunia industri di Kabupaten Jombang, untuk tidak sampai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) meski pemerintah sedang efisiensi anggaran.
“Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, ada sejumlah sektor usaha di Kabupaten Jombang yang tumbuh, namun ada pula yang sedang mengalami penurunan. Tolong dilakukan komunikasi dengan dunia usaha, dunia industri, jangan ada yang melakukan PHK. Kalau terpaksa produktitasnya sedang turun, tolong diatur jam kerja atau hari kerjanya, jangan ada PHK,” pinta Gubernur.
Perihal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur saat memberikan sambutan pada serah terima jabatan Bupati Drs H Warsubi SH., M.Si dan Wakil Bupati Jombang M Salmanudin Yazid, S.Ag, M.Pd dari Pj Bupati Teguh Narutomo, pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang, Rabu (5/3/2025) malam.
Gubernur menyebut pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang cukup bagus diatas rata-rata provinsi dan diatas rata-rata nasional, begitu pula tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Jombang sangat bagus, lebih rendah dari rata-rata Provinsi dan jauh lebih rendah dari rata-rata Nasional.
Gubernur menyampaikan untuk mengukur yang disebut negara maju oleh dunia, adalah apabila standart kemiskinan tidak lebih dari 2 persen, minimum growth 9 persen, indek pembangunan manusia (IPM) mencapai 85 persen, incam perkapita 13.000 US dolar.
Sementara ini pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Jombang diatas rata-rata provinsi dan di atas rata-rata nasional. Ada beberapa sektor usaha yang tumbuh di Kabupaten Jombang. “Jangan ada PHK,” tandasnya.
Belakangan ini sektor ekonomi se-Pulau Jawa sedang mengalami deflasi. Di Jawa Timur deflasi terjadi paling rendah yakni 0.013 persen.
“IPM negara disebut maju apabila IPM 85 persen. Di Jawa Timur IPM mendekati 85 persen, di Jawa Timur, daerah yang IPM mendekati 85 persen terjadi di Kota Surabaya, Malang, Madiun. Sedangkan diluar Jawa Timur, seperti Bandung, Batam, DKI dan kota besar lainnya.
“Inflasi harus dikendalikan, mitigasi harus dilakukan agar masyarakat tetap memiliki daya beli yang memadai, untuk itu harus dilakukan koordinasi dengan BPS (Badan Pusat Statistik), secara intensif, agar mengetahui kenaikan harga, bukan setelah angka inflasi keluar baru melakukan koordinasi dengan BPS,” pesan Gubernur, yang mengutarakan hal yang pernah dilakukan pada masa jabatan periode pertama sebagai Gubernur Jawa Timur.
Untuk itu, Gubernur menyebut, agar visi misi Bupati-Wakil Bupati dalam lima tahun ke depan bisa dikerucutkan ke program realisasi prioritas, yang sinergi dengan program pembangunan ekonomi kerakyatan. (dan)
