Tahun 2025 Dikbud Siapkan Rp 13 Miliar untuk Rehab 97 SDN di Jombang

Sejumlah SD Negeri (SDN) di Kabupaten Jombang bakal segera diperbaiki. Tampak pada gambar, jendela kelas tidak ada kaca, kayu keropos menyebabkan air hujan menerobos ke ruang kelas, mengganggu proses belajar mengajar.

Tahun 2025 Dikbud Siapkan Rp 13 Miliar untuk Rehab 97 SDN di Jombang

Jombang, layang.co – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Jombang menyiapkan anggaran Rp 13 miliar untuk renovasi dan pembangunan fasilitas di lingkup Sekolah Dasar Negeri (SDN Tahun 2025 ini.

Dana sebesar Rp 13 miliar tersebut bersumber dari total keseluruhan (Dana Alokasi Umum) DAU, termasuk hasil efisiensi yang dialihkan ke bidang pendidikan. Total ada 97 sekolah yang menerima manfaat rehab dari anggaran tersebut.

’’Sekarang ada yang sudah berjalan, ada yang belum. Pengerjaan dilakukan paling akhir Juli,” kata Plh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Wor Windari, Kamis (15/5/2025).

“Sebanyak  97 hingga 100 SDN yang direhab. Semua sudah dimasukkan dalam sirup (sistem informasi rencana umum pengadaan),’’ imbuhnya.

Menurutnya, anggaran untuk setiap sekolah tidak sama. Lebih dari 40 SDN direhab dengan pagu Rp 200 juta setiap sekolah. Ada yang menyerap anggaran Rp 63 juta untuk pengurugan. Tetapi, ada juga ada yang Rp 186 juta.

“Seluruhnya diadakan dengan sistem pengadaan langsung (PL). Karena nilainya tidak sampai Rp 200 juta, maka semuanya PL,’’ terangnya.

Plh Kadis P dan K, Dra Wor Windarti, M.Si yang juga Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang ini menguraikan tidak hanya rehab ruang kelas kategori sedang dan berat.

Tetapi ada juga pembangunan ruang kelas baru. Ada pembangunan mushala, pembangunan laboratorium, UKS, rehab rumah dinas kepala sekolah, pembangunan jamban, dan lainnya.

“Setiap sekolah mendapatkan jenis manfaat yang berbeda-beda sesuai dengan yang dibutuhkan,” jelasnya.

Rehab menggunakan DAU tersebut dimulai Mei dan Juni, maksimal selesai sampai akhir Juli. Saat ini sudah ada yang berjalan, ada juga yang belum. Sengaja tidak dilakukan bersamaan, agar pengawasan setiap pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih teliti, mengingat jumlahnya banyak.

’’Setiap sekolah dapat satu paket pengerjaan, tidak ada yang lebih dari satu,’’ ucapnya. (dan)

Pos terkait