Dialog Warung Pojok Kebun Rojo Bedah Kesiapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024
Jombang, layang.co – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Jombang kembali menggelar dialog bertajuk “Warung Pojok Kebon Rojo”, Kamis (26/8/2021).
Dalam dialog interaktif yang tetap melaksanakan protokol kesehatan tersebut, sejumlah narasumber membahas soal rencana pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak 2024 mendatang.
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Besut Dinas Kominfo Jombang ini dipandu Giono/Ari dari Radio Suara Jombang yang dikelola Dinas Kominfo Jombang.
Sejumlah narasumber yang dihadirkan di antaranya Athoillah Ketua KPU Jombang, Ahmad Udi Masjkur Ketua Bawaslu Jombang serta sejumlah perwakilan Kecamatan dan Parpol juga pun nampak mengikuti kegiatan ini.
Budi Winarno, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang mengatakan, kegiatan Warung Pojok Kebon Rojo sudah menjadi kegiatan rutin Dinasnya.
”Hari ini, kita mengambil tema bahasan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Ini tentu bagian dari sosialisasi kepada masyarakat untuk persiapan pesta demokrasi nanti,” terang Budi Winarno, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang.
Budi Winarno menyebut, selain sebagai tambahan wawasan, dari agenda ini juga diharapkannya disinformasi soal Pemilu dan Pilkada serentak bisa dinetralisir.
Dengan informasi yang disajikan sumber terpercaya, masyarakat juga diharapkan mengetahui bagaimana Pemilu dan Pilkada serentak akan dilakukan nantinya.
”Intinya memang kita berharap ada satu informasi yang bisa dipercaya, dan publik tidak lagi bingung soal pelaksanaan Pemilu juga Pilkada serentak nantinya,” ungkapnya.
Dalam penyampaiannya, Athoillah Ketua KPU Jombang menerangkan beberapa hal terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada 2024 mendatang. Menurutnya, Pemilu dan Pemilihan serentak ini berbeda.
Pemilu adalah pemilihan umum untuk presiden dan wapres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
”Sedangkan kalau pemilihan berarti itu pilkada, baik untuk Gubernur dan Wakilnya ataupun Bupati atau Walikota dan Wakilnya, keduanya tidak bisa dilakukan bersamaan,” terang Athoillah.
Athoillah juga memaparkan, pelaksanaan keduanya memang akan diselenggarakan pada 2024 mendatang. Sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada. Namun, pihaknya menyebut publik tak perlu khawatir karena meskipun di tahun yang sama, pelaksanaannya tidak berbarengan.
”Banyak mengira nanti pemilu itu serentak tujuh surat suara, tidak begitu ya. Keduanya dilakukan terpisah, bahkan hitungannya bulan,” lanjutnya.
Kendati telah dipastikan tahunnya, hingga kemarin Athoillah menyebut belum bisa menyebut pasti waktu pelaksanaannya.
Namun dari penghitungan yang ada, kemungkinan besar untuk Pemilu, akan dilakukan pada Februari atau Maret 2024, sementara pilkada serentak dilakukan beberapa bulan setelahnya.
Kendati terhitung masih tiga tahun lagi, Athoillah menyebut persiapan telah akan dimulai dalam waktu dekat. Terlebih, jika berkaca pada pelaksanaan pemilu sebelumnya, dibutuhkan waktu cukup panjang untuk persiapan pemilu ini.
”Sampai sekarang belum diputuskan memang, tapi kalau mengacu pada perkiraan itu, persiapan untuk Pemilu akan dimulai 20-30 bulan setelahnya, artinya bisa mulai pertengahan tahun depan ini,” tambahnya.
Athoillah juga menanggapi soal isu yang berkembang soal rencana pengajuan atau pengunduran pelaksanaan Pemilu. Hingga kemarin, menurutnya belum ada perubahan apapun soal itu, sehingga Pemilu masih akan tetap dilakukan 2024 mendatang.
”Kalau wacana mundur maupun dimajukan memang sempat ada, dari KPU Pusat sendiri juga pernah mewacanakan itu, tapi sampai hari ini belum ada perubahan,” pungkasnya.
Sementara Ahmad Udi Masjkur yang mendapat giliran kedua, menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan Bawaslu hingga Pemilu dan Pilkada serentak dilakukan.
”Intinya Bawaslu ini kan fungsinya pengawasan, jadi kami tetap menunggu jadwal resmi dari KPU. Kami juga pasti akan memantau proses mulai awal hingga akhir nanti,” tuturnya.
Udi, sapaan akrabnya juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif, baik dalam pelaksanaan maupun pengawasan, termasuk selama proses persiapan hingga pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak nantinya.
”Tentu, kami berharap masyarakat juga terlibat dalam pengawasan itu nantinya,” pintanya. (dan)
