Ketua DPRD Kabupaten Jombang Drs H Mas’ud Zuremi Saat Menjawab Wartawan, Senin (11/11)
Tentang APBD Tahun 2020 Ketua DPRD Jombang Minta Eksekutif Prioritas untuk Kegiatan Ekonomi Rakyat
Jombang, layang.co – Menyikapi Nota Anggaran Pendapatan dan Belanaj Daerah (APBD) Kabupaten Jombang Tahun 2020 yang dibahas dalam rapat paripurna hari Senin (11/11) di gedung DPRD, Ketua DPRD Jombang Drs H Mas’ud Zuremi, M.Si minta pihak Eksekutif untuk lebih fokus dan memprioritasnya pembangunan ekonomi kerakyatan yang berorientasi untuk tumbuhnya sumber ekonomi rakyat.
“Saya berharap, APBD harus ada perubahan pemanfataannya, terutama untuk pembangunan infrastruktur, jalan raya dan infrastruktur ekonomi kerakyatan. Kondisi jalan raya di Jombang saat ini setidaknya sudah sejajar baiknya dengan jalan milik kabupaten lain sekitar Jombang. Tapi kenyataan keadaan jalan di Jombang kondisnya belum maksimal, kondisi ini mempengaruhi pergerakan ekonomi bagi warga Jombang,” ungkap Ketua DPRD Jombang diruang kerjanya.
Sebagaimana diketahui R-APBD Kabupaten Jombang untuk tahun 2020 yang disampaikan oleh Bupati Jombang Hj Mudjidah Wahab sebesar Rp 2 trilyun 839 milyar 424 juta 997 ribu 458 rupiah 36 sen. Sedangkan target pendapatan daerah pada APBD tahun 2020 sebesar 2 trilyun 663 milyar 424 juta 997 ribu 458 rupiah 36 sen. Dari jumlah itu masih terjadi defisit anggaran sebesar 176 milyar rupiah. Hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Jombang Sumrambah, Kepala Dinas OPD se-Kabupaten Jombang.
Bupati dalam pemaparan Nota R-APBD menyampaikan, belanja daerah tahun 2020 diprioritaskan pada belanja yang bersifat wajib dan mengikat lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Rancangan ini merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang yang sudah dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang disertai target pendapatan alokasi belanja dan pembiayaan daerah tahun 2020.
Sementara itu Ketua DPRD Jombang mengatakan, banyak potensi yang belum digarap secara maksimal oleh Bupati dan jajarannya. Diantaranya sektor ekonomi kluster home industri, kerajinan tangan, penataan PKL (Pedagang Kaki Lima) yang sampai sekarang masih semerawut di jalan raya.
“Potensi pariwisata yang terbukti memberikan konstribusi secara nyata dalam memberikan sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejauh ini juga belum digarap. Potensi ini cukup besar tapi Pemkab belum fokus mengerjakan obyel wisata menjadi distinasi wisata,” ujarnya.
Dari sejumlah potensi ini, lanjut Mas’ud Zuremi, Bupati harus membuat terobosan baru agar sektor ekonomi bisa tumbuh dan meningkatkan kesejahteraan warga. Kami, juga salut dengan Bupati yang merespon sangat baik, terhadap sikap Fraksi yang dinilai kritis, memberikan koreksi untuk menjadikan Jombang lebih baik,” tutur Mas’ud Zuremi Ketua DPRD dari Partai PKB ini.
Dalam rapat yang berlangsung sekitar 1,5 jam di ruang rapat DPRD 8 Fraksi telah menyampaikan pandangan umum, dengan mengoreksi adanya sejumlah masalah, seperti problematika seragam anak sekolah SD-SMP, yang merupakan implementasi program Visi Misi Bupati Wakil Bupati saat Kampanye Pilkades 2018 lalu.
Selain itu, Fraksi juga mengoreksi problem pembangunan RSUD Ploso, problem hutang RSUD kepada BPJS Kesehatan terhadap tanggungan biaya sebesar Rp 20 milyar, yang menjadi tanggungjawab Pemda Jombang. “Pemda akan hutang ke Bank Jatim, untuk menutup biaya itu, tapi siapa yang menanggung bunga dari Bank Jatim. Ini harus dipertegas, agar ada kejelasan,” tegas nya.
Sementara itu Bupati Jombang Hj Mudjidah Wahab secara terpisah usai sidang menjawab wartawan di gedung DPRD mengatakan, pihaknya akan fokus menggarap semua potensi meliputi berbagai sektor, seperti Pertanian, Industri, dan potensi lainnya. “Sudah tertuang dalam nota R-APBD yang sudah kami sampaikan. Semua menjadi prioritas, karena semua sektor merupakan faktor ekonomi,” ujarnya sembari menuju kendaraan untuk mengikuti kegiatan lainnya, Senin (11/11). (dan)
