Disdagrin Jombang Undang 200 Kios untuk Sosialisasi Penyaluran Pupuk Subsidi
Jombang, layang.co – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Kabupaten Jombang melakukan evaluasi sekaligus sosialisasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2023.
Pj Bupati Jombang Sugiat, S.Sos., M.Psi,T saat membuka acara tersebut menyampaikan apresiasi. Menurutnya, pupuk merupakan sarana produksi yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang Saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak baik stakeholders, masyarakat, poktan, gapoktan dan pemilik kios khususnya atas kerja sama dan dukungannya dalam membantu suksesnya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi se- Kabupaten Jombang,” tuturnya.
Dengan sosialisasi ini diharapkan peserta utamanya para ketua-ketua kelompok tani agar tidak salah nantinya dalam membagikan kepada setiap anggota kelompoknya masing-masing.
Kegiatan ini juga sebagai forum koordinasi dan evaluasi antara pemerintah Kabupaten Jombang dengan para distributor dan para pemilik kios pupuk untuk mensinergikan pelaksanaan kegiatan distribusi pupuk bersubsidi.
Sugiat Pj Bupati Jombang mendorong pendistribusian pupuk bersubsidi bener-benar dilakukan secara transparan, sehingga tidak sampai muncul persoalan di lapangan.
“Titik yang paling rawan adalah pengecer kios ke petani, karenanya validasi data hingga ke tingkat kelompok harus transparan, dipampang dan ditempelkan di kios atau di kelompok sehingga diketahui oleh para petani sehingga penyimpangan bisa dieliminir. Penyaluran pupuk bersubsidi harus tetap mengacu pada aturan yang berlaku,” tandas Sugiat.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Suwignyo menyampaikan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan No. 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, dan Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
“Sedangkan pelaksana penyediaan pupuk bersubsidi sesuai penugasan Menteri BUMN adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui produsen, distributor, dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing”, jelasnya.
“Kami berharap Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian berjalan sesuai dengan prinsip 6 (enam) Tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu ke Petani yang membutuhkan sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tani”, pungkasnya.
Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jombang Denny Saputra menyampaikan dengan adanya sosialisasi dan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi ini mampu menyinkronkan penyaluran pupuk di Jombang sehingga benar-benar berjalan lancar dan tepat sasaran.
Kegiatan ini juga sebagai wadah evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi. Pasalnya, mengaca penyaluran tahun sebelumnya, banyak kendala dan problem di lapangan. Ia tidak ingin, dalam penyaluran terjadi penyimpangan yang dapat merugikan petani. Penyaluran pupuk bersubsidi ini rawan akan penyimpangan. Untuk itu, kita perlu koordinasi dengan semua pihak.
“Saya berharap, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan tanggung jawab distributor maupun kios dalam menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang ada. Sehingga penyaluran bisa tepat sasaran, mulai pabrik hingga kios. Tentunya, Disdagrin bersinergi dengan Dinas Pertanian, karena usulan pupuk RDKK diusulkan Dinas Pertanian,” pungkasnya. (*dan)
