KPU Sosialisasikan Pembentukan Badan Adhoc PPK dan PPS, Butuh Orang 31 Ribu Lebih Sebagai Penyelenggara Pemilu 2024

    0
    22
    Bocah Penari turut serta tampil pada acara Sosialisasi Rencana Pembentukan Badan Adhoc PPK dan PPS untuk Pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jombang di Pendopo, Senin (14/11/2022).

    KPU Sosialisasikan Pembentukan Badan Adhoc PPK dan PPS, Butuh Orang 31 Ribu Lebih Sebagai Penyelenggara Pemilu 2024

    Jombang, layang.co – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sedikitnya butuh tenaga kerja lebih dari 31 ribu orang.

    Untuk mencukupi itu akan dilakukan bertahap. Dalam waktu dekat butuh 105 orang sebagai penyelenggara di 21 kecamatan sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), berikutnya butuh 918 orang sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk 306 Desa/Kelurahan di Kabupaten Jombang.

    Selebihnya, KPU akan merekrut anggota KPPS sebanyak 30.065 orang, berdasarkan acuan jumlah TPS se-Kabupaten Jombang  pada Pemilu 2019 lalu berbanyak 4.295 unit TPS, masing-masing tujuh orang personil.

    “Jumlah personil ini masih mungkin berubah memperhatikan jumlah riil TPS pada Pemilu 2024 nantinya,” ucap Rita Darmawati, anggota KPU Jombang saat menyampaikan materi Sosialisasi Pembentukan Badan Adhoc PPK dan PPS Pemilu 2024 di Pendopo Kabupaten Jombang, Senin (14/11/2022).

    Hadir dalam kesempatan tersebut Sekdakab Jombang Agus Purnomo, Kepala Kesbangpol Anwar, perwakilan Polres, perwakilan dari Kodim, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jombang, anggota Bawaslu, Ketua dan anggota KPU, Camat se-Kabupaten Jombang, utusan dari Koramil serta sejumlah awak media.

    Acara diawali penampilan tari remo dan tari gelang alit anak-anak sanggar seni Bela Cita pimpinan Suliani dari Kecamatan Kudu. Penampilan bocah-bocah untuk memberi motivasi dan kesan semangat turut mengembangkan potensi pembangunan bangsa.

    Ketua KPU Jombang Athoillah, SH saat menyampaikan sambutan  mengatakan, Pemilu bukan hanya tugas penyelenggara Pemilu, akan tetapi menjadi tugas kita semua, lintas sektoral sebagai penyelenggaran dinamika pembangunan, keterlibatan masyarakat sebagai penyelenggaran dan pemilih sangat diperlukan. “Semua pihak mempunyai tanggunggugat terhadap kesuksesan Pemilu,” tandasnya.

    Terbentuknya Penyelenggara Pemilu, katanya,  untuk memastikan tahapan Pemilu bisa diakses dan diketahui secara terbuka oleh publik, pemilih maupun peserta Pemilu. Berkaitan dengan itu, Ketua KPU menyampaikan permintaan kepada Camat melalui Sekdakab untuk memfalitasi sarana dan prasarana kesekretariatan PPK di kecamatan dan PPS di tingkat desa.

    “Kalau penyelenggaran Panwascam tiga orang, PPK lima orang di kecamatan, PPL di desa satu orang, PPS tiga orang. Fasilitas untuk penyelenggaran KPU di kecamatan dan desa setidaknya sedikit lebih luas dibanding penyelenggara dibawah koordinasi Bawaslu, mengingat jumlah personil kami lebih banyak,” papar Athoillah.

    Sekdakab Jombang Agus Budi Purnomo, yang hadir mewakili Bupati Jombang Hj Munjidah Wahab, menginstruksikan  kepada Camat atas permintaan dimaksud, langsung mendapat tanggapan,  “siap” jawab para Camat serempak.

    Menyampaikan pointers sambutan Bupati, Sekdakab Agus menyampaikan untuk menyikapi daerah keterbatasan SDM, Bupati minta agar KPU pro aktif ke wilayah yang daya dukung SDM kurang memadai, mengingat peranan badan adhoc merupakan personil fital dalam menyukseskan Pemilu.

    “Badan adhoc menjadi ujung tombak dalam menyuseskan Pemilu, untuk itu, harus betul-betul menjadi perhatian. KPU perlu pro aktif melakukan sosialisasi, mengingat mekanisme pendaftaran melalui aplikasi, ini merupakan hal baru,” tutur Bupati.

    Rita Darmawati pemateri sosialisasi menyampaikan persyaratan badan adhoc, sebagai tertuang pada Undang Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Per KPU No 8 tahun 2022 tentang tahapan Pemilu 2024.

    Sistem pendaftaran online melalui aplikasi SIAKBA (Sistem Informasi KPU dan Badan Adhoc). Pesyaratan bagi peserta usia minimal 17 tahun terdaftar sebagai pemilih. Tahapan pelaksanaan, dilakukan melalui tiga cara.

    “Pertama, pendaftaran secara administrasi, melalui SIAKBA, kedua, test CAT, ketiga melalui wawancara bagi yang lolos ujian tulis. Bukti fisik pendaftaran, permohonan wajib dibawa serta saat wawancara,” jelas Rita.

    Dalam kesempatan tersebut Rita juga menyampaikan besaran honor penyelenggara Pemilu yang mengalami kenaikan dibanding pelaksanaan Pemilu yang sudah. Disampaikan pula BPJS ketenagakerjaan, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Diantaranya, adanya jaminan kecelakaan kerja, kematian, luka berat, luka ringan dan biaya pemakaman.

    Ditempat yang sama Ketua KPU Atholillah, mengatakan, belum bisa memastikan kapan jadwal pendaftaran, sementara ini masih menunggu intruksi terbaru dari KPU pusat. Sementara calon peserta bisa latihan dan mempersiapkan berkas yang diperlukan melalui aplikasi SIAKBA.

    “Sudah ada beberapa personal yang masuk, tetapi nanti akan diupdata kembali, sehingga data yang masuk akan hilang dan mulai dengan sistem pendaftaran yang sesungguhnya. Saat ini hanya sosialisasi, tentang kapan pendaftaran kami menunggu instruksi,” jawabnya kepada layang.co (dan)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here