Peternak Wonosalam Peroleh Bantuan Kambing, Sapi Perah, Gedung Olah Susu, dan Sertifikat Tanah

0
156
Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab, photo bersama dengan peternak penerima bantuan dari Pemkab Jombang melalui Dinas Peternakan.

Peternak Wonosalam Peroleh Bantuan Kambing, Sapi Perah, Gedung Olah Susu, dan Sertifikat Tanah

Jombang, layang.co – Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Peternakan Jombang memberikan berbagai bantuan untuk kelompok ternak sapi perah Dusun Pangajaran, Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam.

Beragam bantuan tersebut diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menumbuhkan ekonomi daerah, khususnya wilayah perekonomian terpadu Wonosalam.

Secara simbolis penyerahan bantuan diserahkan oleh Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab sekaligus  meresmikan Gedung Olah Susu Sapi, di Desa Galengdowo, Senin (29/11/2021).

Penyerahan didampingi Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Imam Sutrisno, SH, MM.,  hadir menyaksikan Kepala Bappeda, Danang Praptoko, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Miftahul Ulum, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang, Camat Wonosalam dan jajaran Forkopimcam Kecamatan Wonosalam, Kepala Desa Galengdowo, beserta Perangkat Desa Galengdowo.

Imam Sutrisno menyampaikan, berbagai bantuan yang masuk anggaran tahun 2021 ada sebanyak 55 kelompok yang mendapatkan bantuan dari Pemkab Jombang.

Diantaranya, ada yang menerima Sapi Potong: 2 kelompok; Sapi Perah: 1 kelompok;  Kambing: 8 kelompok; Domba: 6 kelompok; appo (alat pembuat pupuk organik): 13 unit; mixer: 1 unit; hammermill: 1 unit; mobil tangki susu: 1 unit serta bantuan keuangan yang dipergunakan untuk modal usaha: 19 kelompok, urai  Imam Sutrisno, SH, MM Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, yang akan memasuki purna tugas ini.

Selain itu, juga bantuan non fisik berupa kegiatan pelatihan-pelatihan untuk pemberdayaan para peternak guna mendukung kesuksesan peternak sapi.

“Mendirikan Gedung Olah Susu Sapi dan bantuan sarana peternakan adalah yang hari ini diresmikan oleh Ibu Bupati Bantuan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menumbuhkan ekonomi daerah,” ungkap Imam Sutrisno.

Bupati pada kesempatan tersebut juga menyerahkan mobil tangki susu serta secara simbolis juga menyerahkan sertipikat tanah bersama Kepala BPN Jombang.

Dalam sambutannya Bupati mengutarakan, Desa Galengdowo berpotensi besar masalah susu sapi. Hampir 60-70 persen ekonomi masyarakat Desa Galengdowo adalah peternak sapi perah.

“Keberadaan peternakan sapi perah sangat mudah dijumpai di Dusun Pengajaran. Dengan adanya Gedung Olah Susu ini diharapkan dapat berimplikasi ekonomis pada peningkatan kesejahteraan baik kelompok ternak maupun warga Dusun Pengajaran, Desa Galengdowo,” kata Bupati.

Bupati Jombang berharap, keberadaan gedung olahan susu ini bisa member peningkatan tidak hanya terjadi pada kuantitas susu, akan tapi juga pada kualitas susu yang dihasilkan.

“Saya minta agar Gedung Olah Susu ini dapat dimanfaatkan dan senantiasa dipelihara sebaik-baiknya oleh kelompok ternak Dusun Pengajaran, Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam,” tutur Bupati.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyerahkan sertipikat redistribusi tanah, berasal dari tanah negara bekas perkebunan Belanda (irecht van erfpacht) yang setelah kemerdekaan tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh masyarakat.

Dijelaskan Bupati, bahwa tanah bekas perkebunan tersebut pernah diredistribusikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Jawa Timur/Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor I/agr/6/100/HM/d, tanggal 21 Desember 1964, yang telah habis masa berlakunya tanggal 21 Desember 1979.

“Sampai dengan saat itu penerima redistribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam keputusannya, sehingga berdasarkan keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 1997 tanggal 3 September 1997 surat keputusan redistribusi tanah tersebut dinyatakan batal dengan sendirinya, dan tidak berlaku lagi serta tanahnya dinyatakan sebagai tanah negara obyek landreform dan diredistribusi kembali sesuai dengan keadaan senyatanya saat ini,” beber Bupati.

Redistribusi tanah  tahun 2021 berlokasi di dua (2) desa yaitu, Desa Galengdowo sebanyak 500 bidang dan di Desa Sambirejo sebanyak 150 bidang. Pada tahun 2019, untuk Desa Galengdowo telah menerima sertifikat redistribusi tanah sebanyak 160 bidang.

“Saya harapkan subjek penerima sertifikat redistribusi tanah dapat menggunakannya sebagai pengembangan akses reform, untuk menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah,” paparnya.

Selain itu, tujuan sertifikat untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Masyarakat penerima aset reforms (sertifikat redistribusi tanah) agar mendapatkan program pemberdayaan ataupun akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi yang disebut akses reform.

“Untuk pelaksanaan akses reform perlu peran aktif dari Kementerian atau lembaga Pemerintah Daerah dan Lembaga Keuangan,” tutur Bupati Mundjidah Wahab.

Konsep reforma agraria berupa penataan aset dan pengembangan akses di Desa Galengdowo diharapkan dapat ditetapkan menjadi pilot project kampung reforma agraria di Kabupaten Jombang. (dan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here