Kades, Camat dan Bupati Dukung Pembangunan JarGas Bumi Gratis untuk Rumah Tangga
Jombang, layang.co – Kepala Desa (Kades), Camat dan Bupati selaku jajaran Pemerintah Kabupaten Jombang sepakat mendukung dan menerima rencana program pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatangan berita acara kesepahaman Konsultasi Publik dalam Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Dirjen Migas Kementrian ESDM, di Hotel Yusro, Selasa (15/9/2020).
Penandatangan dilakukan oleh Lurah Jombatan, Kades Bedahlawak, Kades Jatigedong, Kades Gambiran, Kades Ngoro, Camat Jombang, Camat Tembelang, Camat Ploso, Camat Mojoagung dan Camat Ngoro serta Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab dan pihak dari Kementrian ESDM Dirjend Migas, Wahyudi Akbari , S.T. M.Ak.
Penandatanganan disaksikan oleh Wakil Bupati, Sumrambah, Sekdakab Akh Jazuli, beserta para Staf Ahli, Asisten dan para Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, para Camat; sejumlah Kepala Desa serta Wakil dari Kementerian ESDM Direktorat Jendral Migas selaku narasumber baik yang hadir langsung di Jombang, juga ada yang hadir secara virtual via video Conference.
“Saya sangat bersyukur Jombang mendapat 329.662 sambungan rumah tangga yang rencana tahun 2020 karena Covid diundur tahun 2021,” ujar Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab merespon rencana dimaksud.
Untuk itu, Bupati minta kepada Camat dan Kades untuk berperan aktif karena merupakan garda terdepan pemerintah yang dapat mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat semua program yang bertujuan mensejahterakan masyarakat.
Program ini, lanjut Bupati merupakan bagian dari pengembangan kawasan strategis nasional metropolitan yang modern dan berdaya saing, diharapkan dapat menekan biaya hidup masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Pembangunan yang menggunakan dana APBN akan mencakup 13 kecamatan dan masing-masing kecamatan mendapat 94%. Namun setiap kecamatan tidak bisa meneriman utuh 100% karena Kecamatan Ploso akan mendapat prioritas mengingat lokasi pipa besar di berada di wilayah Kecamatan Ploso.
“Nanti akan bergejolak kalau Kecamatan Ploso tidak mencapai 100%, kecamatan lain harap maklum, tidak terealisasi 6%,” tutur Bupati.
“Tujuan Konsultasi Publik untuk memperoleh pertimbangan mengenai manfaat dan dampak KPBU terhadap kepentingan masyarakat sebagaimana pada (Pasal 16 Permen PPN Nomor 4 Tahun 2015); selain itu untuk mengetahui respon dan pemangku kepentingan lainnya terhadap keberadaan proyek yang akan dibangun dan untuk memastikan kesiapan KPBU,” tutur Alimuddin Baso.
Kegiatan yang dibuka Bupati itu dilanjutkan diskusi yang dimoderatori Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ir. Jufri M.Si. Pemateri dari BAPPENAS dengan Topik “Kebijakan KPBU” oleh Novie Andriani, S.H., LLM. (via Video Confrence).
Materi dari Kementerian Keuangan denganTopik “Dukungan Pemerintah dalam Kebijakan KPBU” oleh Insyafiah, SE., AK., MBA. (via Video Conference). Materi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Melalui Skema KPBU di Kabupaten Jombang dari KESDM, oleh Wahyudi Akbari , S.T. M.Ak. dan Andri Widianto, S.T., M.T. disampaikan secara langsung.
Disampaikan pembangunan jargas dalam upaya mengurangi beban subsidi LPG dan penyediaan energi yang lebih bersih, aman dan efisien kepada masyarakat, serta sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di mana pemerintah menargetkan pembangunan Jargas sebanyak 4 juta Sambungan Rumah (SR), yang diharapkan terwujud skema pembiayaan melalui APBN, KPBU dan BUMN.
Pada tahun 2020 Kabupaten Jombang telah didata akan mendapat bantuan pemasangan sambungan pipa gas resmi rumah tangga dari Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Kementerian ESDM sebanyak 6.000 Sambungan Rumah (SR) namun karena dengan adanya pandemi covid-19 sehingga tahap pembangunan harus ditunda pada tahun 2021. Dari 13 Kecamatan untuk tahun 2020 pelaksanaan 2 kecamatan yaitu Tembelang dan Jombang.
LPG yang sudah umum digunakan oleh rumah tangga, sebagian besar diperoleh dengan impor dan untuk LPG 3 Kg merupakan LPG disubsidi. Untuk mengatasi beban impor dan subsidi, saya mengajak masyarakat Kabupaten Jombang nantinya untuk beralih ke jargas yang aman, murah dan bersih serta ramah lingkungan. Karena dari APBN dana terbatas di Jombang bisa dilakukan kerjasama dengan BUMN ATAU BUMD.
“Penggunaan gas melalui jaringan gas adalah alternatif energi bagi masyarakat, sekaligus salah satu upaya untuk menekan subsidi LPG dan beban impor,” tambah Alimuddin Baso. (dan)
