PGRI Berharap Pemerintah Komitmen Prioritas Angkat Guru Hononer Usia 35 Tahun dan Penuhi Kekurangan Guru 

0
587
Drs Sudarmadji, M.Pd Ketua PGRI Kabupaten Jombang.

PGRI Berharap Pemerintah Komitmen Prioritas Angkat Guru Hononer Usia 35 Tahun dan Penuhi Kekurangan Guru 

Jombang, layang.co – Ketua PGRI Kabupaten Jombang Drs Sudarmadji, M.Pd mengharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang berkomitmen mengangkat status guru hononer menjadi ASN dan memenuhi kekurangan stok guru ajar di Kabupaten Jombang

“Kami sudah berulang kali melakukan upaya administrasi, menerbitkan rekomendasi mendukung perjuangan guru hononer ke Kementrian Pendidikan maupun pemerintah level di bawahnya. Namun hingga kini belum ada jawaban pasti terhadap nasib mereka,” ucap Sudarmadji kepada awak media, Selasa (25/8) sore kemarin usai mengikuti pengukuhan Dewan Pendidikan Jombang di Pendopo Kabupaten Jombang.

Dengan ekspresi penyesalan, dia menguraikan sejauh ini kontribusi guru hononer tidak sedikit. Andai guru hononer mandeg menolak ngajar, maka dunia pendidikan bisa kolap, padahal  honor mereka Rp 300.000 – Rp 400.000 per bulan. Sudarmadji mencontohkan di SD Candimulyo III, guru PNS cuman 2, yaitu Kasek 1 dan guru kelas 1 orang, lainnya guru honorer.

“Dengan begitu kami tidak sampai hati minta mengerjakan tugas lebih. Upah yang  mereka terima hanya Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribu per bulan. Jumlah ini tidak pantas, karenanya mereka berharap  menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara). Terutama yang usia 35 tahun” paparnya.

Menurut catatan PGRI jumlah guru yang usia 35 tahun sekitar 1.000 orang lebih. Mereka telah  mengabdikan diri  bertahun-tahun. “Mereka ini harus menjadi prioritas,” tanda Sudarmadji.

Dia mengungkapkan kekurangan guru di Kabupaten Jombang cukup banyak  mencapai 3.500 orang lebih dilevel guru SD dan SMP Negeri. Data tahun 2019 kekurangan guru yang di SD Negeri dan SMP Negeri mencapai 3.330 orang. Kalau di swasJumlah ini tidak termasuk yang lembaga swasta, karena ditangani Yayasan.

Berdasarkan PP 49 Tahun 2019, setiap daerah melalui Kepala Kepala Dinas Pendidikan, tidak boleh mengangkat guru hononer. Banyaknya kebutuhan guru ini karena sudah sekian lama tidak ada pengangkatan guru menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), justru yang pensiun dari PNS jalan terus, disisi lain pembelajaran harus terus berlangsung.

Didalam PP 49/2019, masa kerja guru honorer  selama 5 tahun terhitung tahun 2018 berhenti dengan sendirinya. Pasca itu, tidak ada pengangkatan guru. Ini yang menjadi problem, seperti 50 ribu orang yang diangkat melalui jalur P3K, sudah setahun terkatung-katung.

“Padahal, Presiden telah menyampaikan akan mengangkat PNS Guru 348 ribu orang, namun sampai sekarang belum terjadi,” sesal Sudarmadji menyikapi kronis problem tenaga pendidikan ini. (ns/dan)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here