Penerima BST Terdampak Covid-19 Tahap 4-6 Boleh Berubah Sesuai Kondisi Riil Desa

0
235
Sholahudin Adhi Sucipto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang.

Penerima BST Terdampak Covid-19 Tahap 4-6 Boleh Berubah Sesuai Kondisi Riil Desa

Jombang,layang.co – Kepala  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Sholahudin Adhi Sucipto menyatakan data nama penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat terdampak Covid 19 di Kabupaten Jombang bisa diganti.

“Pergantian, atau perubahan data nama penerima BST tersebut menjadi ranah pemerintah desa, dengan cara Pemerintah Desa melakukan Musyawarah Desa (Musdes) khusus. Melibatkan BPD, Tokoh Masyarakat, agar nama yang layak menerima sesuai dengan kenyataan,” katanya ketika di temui awak media di ruang kerjnya, Senin (20/7) pagi.

Menurutnya, idealnya data penerima BST dari awal sampai akhir itu sama. Namun karena suatu hal, maka bisa diganti, disesuaikan dengan kondisi masyarakat Desa.

“Meski, data menjadi usulan Pemerintah Desa, tetapi verifikasi dan validasi menjadi kewenangan Dinas Sosial  (Dinsos),” tutur mantan Kahumas dan Protokoral Pemkab Jombang ini.

Sholahudin menambahkan, berikutnya ada verifikasi faktual untuk menghindari data ganda. Desa berwenang melakukan mutakhiran data berdasarkan Musdes, kemudian menyetorkan data. Validasi untuk menentukan kelayakan penerima yang tepat sasaran, arahnya seperti itu, katanya.

Sholahudin juga menjelaskan, di tahap IV sampai dengan tahap VI ini tidak lagi memakai prosentase dari Dana Desa, karena prosentase hanya ada di tahap tiga bulan pertama. Selanjutnya sumber anggaran dari pemerintah pusat, kementrian sosial RI.

“Uang BST yang bersumber dari DD yang bernilai Rp 600 ribu per Keluaga Penerima Manfaat (KPM)  sudah habis. Otomatis sumber dana BST menjadi tanggungjawab pemerintah pusat,” tutup Sholahudin.

Sementara itu, M Saleh Kepala Dinas Sosial ketika dihubungi layang.co terpisah menyampaikan, batas waktu input data nama KPM paling lambat tanggal 25 Juli 2020 ini, untuk menjadi Data Terpadu Keluarga Sosial (DTKS). Apabila lewat dari tanggal itu, tanggungjawab menyelesaikan beragam BST menjadi kewenangan pemerintah desa, Kades.

Menurut Soleh, selama ini timbulnya masalah penerima bantuan tidak tepat karena data warga yang sepatutnya menerima  BST tidak akurat. Padahal data yang diinput berasal dari Desa, serta dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jombang, tetapi sudah kedaluwarsa.

“Kami berharap, pemerintah desa bisa merespon  dengan serius. Jika kita bisa memenuhi jadwal yang sudah ditetapkan tidak akan ada masalah,” pinta Soleh.  (dan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here