Masa Pandemi, DPRD Jombang Gelar Paripurna Secara Teleconference

0
219
Dalam Situasi Pandemi Covid-19, DPRD Melaksanakan Rapat Paripurna dengan Bupati Secara Virtual - Teleconference, Komisi Berada di Ruang Masing-masing.

Masa Pendemi, DPRD Jombang Gelar Paripurna Secara Teleconference

Jombang, layang.co – Sidang Paripurna DPRD Jombang, Senin, (13/4/2020) kemarin digelar tak seperti biasa. Melalui teleconference yang diikuti anggota dewan di ruang komisi masing-masing. Sedang ruang paripurna hanya diisi Bupati Mundjidah Wahab, Wakil Bupati Sumrambah, dan empat pimpinan DPRD Jombang.

“Untuk mematuhi aturan pemerintah jaga jarak, hari ini kita adakan paripurna dengan teleconference, anggota dewan yang lain berada di ruang komisi masing-masing,” kata Mas’ud Zuremi, Ketua DPRD Jombang. Meski begitu, paripurna berjalan lancar dan tidak ada kendala sampai selesai. “Alhamdulillah berjalan lancar meski kali pertama paripurna dengan teleconference,” ungkapnya.

Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Empat Raperda itu meliputi,  Raperda tentang Retribusi Jasa Usaha, Raperda tentang Retribusi Jasa Umum, Raperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Raperda tentang Pajak Daerah.

“Hari ini penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi-Fraksi, nanti akan disampaikan pemandangan akhir fraksi, jadwal menyusul,” kata Ma’ud Zuremi.

Mas’ud belum bisa memastikan berapa kali agenda paripurna dilaksanakan secara telekonferensi. “Mudah-mudahan pandemi segera mereda agar kita bisa melakukan aktifitas seperti biasa,” harapnya.

Pada kesempatan ini Bupati memberi jawaban atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Jombang tentang empat Raperda yang dibahas. Salah satunya dari Fraksi PKB tentang Raperda Pajak Daerah terkait pajak restoran.

Penetapan batas omzet restoran sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat 3 Undang Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pembatasan omzet restoran yang tidak melebihi Rp 4,5 juta dilakukan agar tidak mematikan usaha kecil.

Sementara tentang parkir di Jombang terkait Raperda Jasa Usaha yang disampaikan Fraksi PKB, Fraksi PPP dan Fraksi Partai Demokrat, Bupati Mundjidah menjelaskan sudah ada 150 orang binaan Dinas Perhubungan Jombang yang bertugas sebagai tukang parkir. 150 orang tersebut juga dibekali dengan seragam khusus dan tanda pengenal. Termasuk pembinaan secara berkala, serta pengawasan yang melibatkan semua unsur.

“Saya ucapkan terimakasih atas sumbangsih pemikiran dan saran dari Fraksi-Fraksi DPRD Jombang,” pungkas orang nomor satu di Jombang ini. (dan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here