Anggota DPRD Jombang Reses di Watudakon, Isman Bantu Biaya Pengendalian Hama Tikus

0
668
Isman Anggota DPRD Jombang Berdialog dengan Warga Saat Reses di Watudakon, Kesamben, Senin (3/2/2020)

Anggota DPRD Jombang Reses di Watudakon, Isman Bantu Biaya Pengendalian Hama Tikus

Jombang, layang.co – Seorang anggota DPRD Kabupaten Jombang Senin (3/2/2020) malam melakukan reses dengan konstituen di Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Isman dari Komisi A membantu biaya pengendalian hama tikus untuk luasan 20 hektar bagi warga petani di Desa Watudakon.

Bantuan ini diberikan Isman, menyikapi keluhan warga tani  terhadap serangan hama tikus yang sangat merusak tanaman. Keluhan itu lantaran, pertengahan Januari  lalu petani warga Dusun Watudakon berupa mengendalikan hama tikus dengan mengerahkan tim penembak tikus.

Dalam semalam tim 25 orang menembak mati 6.000 ekor, menghabiskan anggaran  Rp 9 juta dengan   disepakati  harga Rp. 1.500/ekor. Berkat tindakan itu, serangan tikus berkurang jauh sehingga benih dan tanaman padi telah tumbuh nyaman.

Bantuan yang diberikan Isman mengacu pada program Pemkab Jombang yang menetapkan biaya pengendalian hama tanaman pertanian Rp 250.000/hektar untuk tahun 2021. “Maaf bantuan yang saya berikan bersifat hibah, tidak seberapa bersifat pribagi,” ujar Isman.

Dalam kesempatan itu, Isman juga menyampaikan sejumlah program Fokir Anggota DPRD Jombang untuk Desa Watudakon. Diantaranya, merecanakan kucuran bantuan untuk pembagunan perampungan Balai Desa Watudakon, 3 buah Gapura batas Desa Watudakon-Desa Carangrejo, Desa Watudakon-Desa Kesamben, Desa Watudakon-Desa Bakalan, Kecamatan Sumobito. Selain itu juga akan direalisasikan pelebaran jalan Dusun Jerukwangi.

“Insya Allah, tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 750 juta. Saya masuk DPRD kembali bulan Agustus 2019. Sehingga program yang saya rencana dan masuk program Fokir anggota dewan tahun 2021,” jelas Isman anggota DPRD dari Partai PAN  yang juga warga Dusun Jerukwangi, Desa Watudakon ini.

H Rubiyanto, Warga Tani Berdialog dengan Isman

Reses berjalan dialogis itu diikuti sekitar 90 orang laki-perempuan perwakilan warga Desa berasal dari 4 Dusun, yaitu Watudakon, Jungkir, Rembugwangi, Jerukwangi. Desa Watudakon dalam Pemilu 2019 lalu mempunyai hak pilih 5 ribu lebih. Hadir menyaksikan kegiatan tersebut staf sekretariat Dewan Jombang, satu diantaranya, Wiwik Kusumawati sembari mengambil dokumen kegiatan.

Warga minta DPRD bisa membantu cari solusi kemudahan mendapat pupuk yang mulai dibatasi.  Selain itu, juga  minta dilakukan tindakan normalisasi saluran sungai, agar petani tidak mengalami kerugian akibat banjir, alur pembuangan air tersumbat.

“Sesungguhnya hal yang paling penting bagi petani adalah terwujudnya irigasi teknis. Realisasi kebutuhan air ketika diluar musim hujan. Salurannya sudah bagus tapi airnya tidak pernah lewat. Selain itu, Gapoktan juga harus lebih transparan atas berbagai bantuan untuk kemajuan pertanian,” pinta H Rubiyanto.

Warga Peserta Reses di Balai Desa Watudakon, Kesamben

Permintaan dari Kades Watudakon, mewakili suara warga, agar pengurusan dan proses percentakan KTP, KK, dan Akter bisa dilakukan di tingkat desa, agar pelayanan lebih cepat dan lebih dekat kepada warga, karena sekarang sudah era online, data tidak akan berubah, harap Suharto, S.Sos., S.T.  untuk disampaikan kepada Pemkab.

Dibidang pemerintahan, Isman mengajak pelaksana pemerintahan desa mulai Perangkat, Kepala Desa dan BPD bisa menyamakan persepsi sesuai tupoksi masing-masing, saling belajar dan mendukung  tanpa ada konflik atau beda pendapat sehingga agar peningkatan pelayanan bisa dirasakan warga, tidak terhambat.

“Saya juga mengajak  kepada Kepala Desa untuk proaktif mencari terobosan dana bantuan bagi kemajuan pembangunan di Desa Watudakon.  Saya minta perangkat desa tidak membiasakan yang sudah biasa tetapi membiasakan hal baik untuk perbaikan,” tutur anggota dewan dua kali periode yang berbeda ini, tahun 2008-2013, 2019-2025 ini.

Isman juga minta pengertian dan pehaman warga, bahwa segala bantuan dana diterimakan melalui rekening desa, yang pertanggungjawabnya (SPJ) diatur sesuai Perbup yang mengikat dan akuntabilitas, artinya riil dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Saya sarankan kepada Kepala Desa, agar Dana Desa diperuntukan sesuai rencana RPJMD, dengan skala prioritas pembanguna infrastruktur bagi kemajuan warga desa, peningkatan SDM dan peningkatansumber  perekonomian masyarakat,” pungkas Isman. (dan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here