Bupati Hj Mundjidah Minta Kades di Jombang Kuasai Data Kemiskinan dan Manfaatkan Dana Desa Semaksimal Mungkin
Jombang, layang.co – Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab minta kepada seluruh Kepala Desa untuk bisa mengusai, mengetahui data potensi masing-masing desa. Terutama terhadap data kemiskinan dan tingkat pengangguran.
Dengan mengetahui data potensi masing-masing desa, kepala desa bersama pemerintah kabupaten akan mampu memprioritaskan dalam implementasi pembangunan pengentasan kemiskinan dan membuat lapangan pekerjaan bagi pengangguran. Dengan bisa menjalankan program pengentasan kemiskinan akan bisa sebagai parameter peningkatan pendapatan dan mengantisipasi tingginya angka pengangguran.
Hal tersebut disampaikan Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahap dihadapan Kepala Desa peserta Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Sinergisitas Program Percepatan Pembangunan Kemiskinan di Kabupaten Jombang, Senin (9/12) di ruang Bung Tomo Pemkab Jombang. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Jombang Sumrambah, Sekda Ach Jazuli, Kepala Bappeda Jombang Drg Budi Nugroho, Kepala OPD Pemkab Jombang, serta Kepala Desa se-Kabupaten Jombang.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati berpesan agar Kepala Desa tidak mudah menunjuk wakil, atau mewakilkan Rapat Koordinas di tingkat kabupaten maupun di kecamatan. Agar informasi yang disampaikan bisa akurat tepat pada agenda yang dibahas. Selain itu, Kepala Desa diminta fokus pada pokok yang dibahas bukan acuh mengabaikan. Pengalaman sejauh ini sering Kepala Desa mewakilan saat rapat membahas masalah penting di desanya.
Efeknya, apa yang kita bahas tidak sampai dan di desa tidak mengalami perubahan pembangunan yang lebih baik. “Saat ini, harus ada perubahan. Kepala Desa harus aktif terlibat dalam pembangunan untuk memajukan desanya,” seru Bupati.
Menurut Bupati kondisi kemiskinan di KabupatennJombang masih butuh perhatian dan komitmen bersama untuk mengentasnya. Data setatistik Kabupaten Jombang tahun 2018 mengungkapkan dari jumlah penduduka di Kabupaten Jombang satu lebih terdapat penduduk miskin sebanyak 120.000 orang atau sekitar 9,56 %. Sedangkan data kemiskinan nasional saat ini mencapai 9,41 %.
“Ini berarti, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jombang masih dibawah kondisi nasional. Kondisi ini bisa dimaklumi, karena dimungkinkan data dari desa belum bisa terkoncenksitas dengan selfer dengan pihak kabupaten yang menangani input data,” ungkap Bupati.
Sebab itu, lanjut Bupati, Kepala Desa wajib mengetahui kondisi riil di wilayahnya. Agar kerja keras Kades dalam membangun desa tentang kemiskinan bisa terlihat jelas. Pembangunan di tingkat kabupaten akan bisa berhasil apabila data yang disampaikan oleh desa akurat dan siknron dengan pemerintah kabupaten.
Kita targetkan angka kemiskinan di tahun 2023 untuk Kabupaten Jombang menurun ke amgka 9,36% dari jumlah penduduk. Data tersebut juga bisa digunakan untuk membangun semua lini. Bukan hanya tentang kemiskinan saja, melainkan tentang Pandidikan, Keagamaan, ekonomi kerakyatan, kepemudaan dan membangangun SDM. Apabila SDM memiliki pengetahuan bagus, niscaya pembangunan manusia makin baik sehingga negara akan makin maju, uruai orang nomor satu di kota santri Jombang ini.
Bupati berharap, pasca Rakor ini Kepala Desa sudah bisa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (R PJM Des) tahun 2020 mendatang. Melalui RPJM Des, akan mengetahui skala priritas dalam membangun desanya. Data yang direkomendasikan dari RPJM Des akan menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten yang akan disempurnakan di Bappeda, untuk menentukan skala priorotas.
Menurut Bupati, tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang terjadi di wilayah perdesaan. Terutama pada sektor pertanian. SDM pertanian relatif rendah sehingga sulit meningkatkan pendapatan. Faktor penyebab kemiskinan karena minim pengetahuan dan kelusulitan akses pasar dan permodalan. Padahal di era sekarang, pengetahuan tentang ilmu terapan segala bidang sementara sudah bisa diperoleh melalui berbagai bidang, baik linier melalui penyuluh bidang pertanian maupun akses dari sumber lainnya.
Bupati lebih lanjut minta kepada Kepala Desa untuk bisa memanfaatkan bantaun dana hibah “Dana Desa” seoptimal mungkin. Gunakan dana desa untuk kemakmuran rakyat. Jangan sampai menyalahgunanakan Dana Desa, pertanggungjawabkanlah, satu rupiahpun uang rakyat untuk kemakmuran rakyat, tegas Bupati.
Sementara itu, Kepala Bappeda Jombang dgr Budi Nugroho dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Rakor ini adalah untuk mensinkronkan data kondis riil komposisi masyarakat miskin di Kabupaten Jombang lintas sektoral, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Dinas Sosial.
“Tujuan kegiatan ini untuk mempermudah pencapaian pembangunan pengentasan angka kemiskinan di Kabupaten Jombang. Selain itu, untuk memudahkan pemerintah desa menyusun RPJM Des,” tukas Budi Nugroho. (dan)
